Merdeka.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperpanjang status tanggap darurat COVID-19 hingga 30 Juni 2020. Perpanjangan status itu disebabkan karena masih terjadi penularan virus Corona di tengah masyarakat. Selain itu, perpanjangan juga dilakukan guna mempersiapkan diri jika suatu saat pemerintah menerapkan kebijakan New Normal atau normal baru.

Kebijakan yang ditetapkan Pemda DIY ini tidaklah sama dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan beberapa daerah lain di luar Jawa. Lalu apa perbedaannya? Berikut selengkapnya:

Definisi Tanggap Darurat Bencana

©2020 Merdeka.com/Twitter @TRCBPBDDIY

©2020 Merdeka.com/Twitter @TRCBPBDDIY

Konsep Tanggap Darurat Bencana tertuang dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 pasal 48-56. Di dalam pasal-pasal tersebut, tertuang berbagai hal tentang status tanggap darurat bencana. Dalam pasal 49 misalnya, dibahas mengenai pengkajian yang dilakukan terhadap bencana yang datang seperti cakupan terjadinya bencana, jumlah korban, serta kerusakan sarana dan prasarana.

Sementara dalam pasal 53 juga dijelaskan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar selama bencana itu terjadi seperti kebutuhan sandang, pangan, pelayanan kesehatan, serta penampungan dan tempat hunian. Dalam hal ini, bencana yang dibahas dalam undang-undang ini masih bersifat umum dan tidak menyasar pada kondisi bencana yang spesifik.

Definisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Sementara itu PSBB merupakan peraturan yang dikeluarkan khusus untuk mengatasi penyebaran virus Corona (COVID-19). Bila tanggap darurat bencana merupakan yang dikeluarkan langsung oleh Presiden, peraturan PSBB dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Peraturan ini mencangkup beberapa hal tentang PSBB seperti syarat diterapkannya PSBB, tata cara pelaksanaan, dan pengawasan dari pelaksanaan peraturan tersebut. 

Perbedaan Antara Tanggap Darurat Bencana dengan PSBB

©Instagram/Humas Jogja

Dilansir dari Instagram Humas Pemda DIY pada Kamis (28/5), ketika suatu daerah menerapkan status tanggap darurat bencana, maka pemerintah di daerah tersebut bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencegah jatuhnya korban man menanggulangi masalah lain yang timbul akibat adanya bencana tersebut.

Sedangkan PSBB mengatur secara lebih rinci tentang pembatasan-pembatasan yang harus dilakukan untuk mencegah penularan virus Corona, seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan pembatasan-pembatasan lainnya.

Sementara itu, sanksi bagi pelanggar ditetapkan oleh daerah yang menerapkan kebijakan itu yang dikeluarkan melalui peraturan gubernur atau bupati.