Merdeka.com - Peristiwa G30S PKI telah berlalu 55 tahun lamanya. Hanya saja, peristiwa itu hingga kini meninggalkan banyak persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Salah satunya adalah persoalan warga yang terusir dari tempat tinggal mereka, saat aparat militer melakukan pembantaian massal terhadap para pendukung PKI.

Di Cilacap, ribuan orang jadi korban karena tragedi kemanusiaan itu. Ribuan orang lainnya terusir dari tanah kelahirannya dengan tuduhan PKI. Di Kampung Cikuya, Kecamatan Wanareja, Cilacap, sebanyak 32 keluarga harus hidup menumpang di tanah milik tetangganya karena terusir dari tanah mereka sendiri.

Karena hanya menumpang tanah milik tetangga, rumah-rumah itu tidak didirikan secara permanen agar sewaktu-waktu bisa dipindah. Selain itu, rumah itu juga hanya dibangun dengan kayu dan bambu dan sewaktu-waktu bisa rusak.

Tak Bisa Terima Bantuan

Akibat kehilangan tanahnya, sebagian warga Dusun Cikuya yang berjumlah 250-an kepala keluarga hidup dalam kondisi miskin. Celakanya lagi, mereka tidak bisa meminta bantuan pemerintah untuk bedah rumah atau bantuan renovasi lainnya lantaran rumah mereka yang didirikan bukan di tanah hak mereka sendiri.

©2020 liputan6.com

“Jumlahnya ada 32 keluarga. Saya memegang data itu. kalau ada bantuan-bantuan itu kan mereka tidak bisa mengajukan bantuan karena tidak memiliki SPPT (surat pajak tanah) atau tidak bisa meminjam SPPT orang-orang itu,” kata Karsiman, Ketua Kelompok Cinta Tani, dikutip dari Liputan6.com pada Kamis (1/10).

Berjuang Peroleh Haknya Kembali

Kini, warga Cikuya tengah berjuang kembali mendapatkan tanah milik leluhurnya itu. Mereka mengajukan tanah mereka sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Dokumennya telah dikirim oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Cilacap ke Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Total luas yang diajukan adalah sebanyak 72 hektar.

©2020 liputan6.com

Walau begitu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi(MPO) Serikat Tani Mandiri (STAM), Petrus Sugeng mengatakan kalau angka 72 hektar itu hanyalah sebagian kecil dari potret perampasan aset rakyat usai peristiwa 1965.

“Totalnya ada 12 ribu hektar lahan yang dalam sengketa,” ujar Petrus.

Ada Sepuluh Lokasi

Selain itu, ada ribuan petani lainnya yang tergabung dalam Organisasi Tani Lokal (OTL) di Cilacap yang mengajukan reforma agraria dengan total luas 5.000 hektare lebih di 10 lokasi yang berbeda.

Sebelumnya, ada 12 titik yang diajukan. Tapi warga di dua lokasi memutuskan untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur pengadilan.

©2020 liputan6.com

Yunus mengungkapkan, dalam praktiknya ada sejumlah sistem pelaksanaan reforma agraria. Di antaranya penyerahan hak kepemilikan dan skema izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Dalam skema kedua itu, kepemilikan tanah tetap pada negara. Namun, ada hak pemanfaatan dengan sejumlah klausul.