Merdeka.com - Konflik agraria antara warga Urutsewu dengan TNI belum menemui titik terang. Terakhir, beredar sebuah video viral yang menampilkan ladang tanaman melon di Desa Setrojenar, Kecamatan Bulupesantren, Kebumen yang dilindas oleh sebuah truk milik angkatan bersenjata.

Dalam video yang diposting @JDAgraria pada Kamis (27/8) tampak sebuah truk besar melintasi sebuah ladang melon milik warga. Tidak ada keterangan apa yang dilakukan truk besar itu.

Hanya saja dalam judul video itu tertulis “Duka Petani Urut Sewu Tanaman Melon Di Tindas Dengan Kendaraan Berat”. Lalu bagaimana kondisi lahan petani itu setelah dirusak truk besar itu? Berikut selengkapnya:

Sekilas Konflik Urut Sewu

©Twitter/@JDAgraria

Konflik di Urut Sewu sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Klaim dari TNI AD mengatakan bahwa tanah di Urut Sewu adalah milik mereka karena sejak dulu telah digunakan tentara penjajah Belanda untuk latihan perang. Sedangkan setelah Indonesia merdeka, gantian TNI AD yang mengambil alih tanah itu.

Tapi menurut seorang Mbah Karto Mihardjo, seorang saksi sejarah Urut Sewu, pada tahun 1932, wilayah tanah dari bukit pasir ke darat adalah milik rakyat. Sementara wilayah tanah dari bukit pasir ke laut adalah milik kompeni Belanda.

Dilansir dari Lipi.go.id, konflik ini memakan korban pada tahun 1998. Di mana lima orang anak menemukan mortir yang merupakan alat latihan TNI dan bermain-main dengan mortir tersebut. Saat dimainkan, mortir itu meledak dan menewaskan kelima anak itu. Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi warga Urut Sewu.

Konflik ini berlanjut hingga 2011. Pada waktu itu, pihak TNI berusaha membuat sertifikat tanah di Urut Sewu dan melakukan pemagaran selebar 750-1.000 meter dari bibir pantai sepanjang 22,5 km. Warga melakukan protes dengan menggelar arak-arakan kesenian yang diinisiasi oleh lembaga Solidaritas Budaya untuk masyarakat Urutsewu (ESBUSMUS).

Penyerahan Sertifikat Lahan

©2019 Merdeka.com

Pada Rabu (12/8), Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyerahkan lima sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Urut Sewu, Kebumen, kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa.

Menurut Sofyan, penyerahan lima sertifikat tersebut merupakan bagian penyelesaian dari permohonan TNI AD terhadap aset di wilayah Urut Sewu. Aset yang diajukan sebanyak 15 bidang yang tersebar di 15 desa dan 3 kecamatan di Kebumen. Permohonan tersebut ternyata merupakan bagian dari perintah Presiden Joko Widodo untuk membuat kedudukan tanah di Indonesia menjadi jelas.

“Kalau kedudukan tanahnya, status tanahnya jelas bisa mengurangi potensi sengketa. Selain itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat membantu kelancaran tugas-tugas TNI serta mengamankan aset negara berupa tanah,” kata Sofyan dikutip dari ANTARA.

Dinilai Merampas Tanah Petani

©2015 Merdeka.com

Atas dikeluarkannya sertifikat itu, gerakan Jogja Darurat Agraria menyayangkan keputusan Sofyan. Melalui Twitter mereka mengatakan kalau memberikan sertifikat pada TNI AD bukanlah solusi tepat dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Keputusan tersebut justru memperpanjang masalah di Urut Sewu. Oleh karena itulah mereka meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang itu untuk membatalkan lima sertifikat hak pakai tersebut.

“Mr @djalil_sofyan segera batalkan 5 sertifikat Hak Pakai yang Kementerian ATR/BPN keluarkan untuk TNI AD hasil merampas tanah petani Urutsewu, batalkan juga proses penyelesaian 10 sertifikat lainnya, dan berikan jaminan perlindungan hak atas tanah Petani Urut sewu!” tulis @JDAgraria dalam Twitter-nya.

Ladang Melon Milik Petani Dirusak

©Twitter/@JDAgraria

Dalam sebuah video yang diunggah akun Twitter @JDAgraria, tampak sebuah truk berjalan di tengah ladang melon milik petani. Berdasarkan keterangan video itu, peristiwa tersebut terjadi di Desa Setrojenar, Kecamatan Bulupesantren, Kebumen. Setelah dirusak, ladang menjadi rusak dan buah melon beserta daun-daunnya tampak porak poranda.