Merdeka.com - Di Indonesia, praktik mafia banyak terjadi. Praktik-praktik mafia ini sudah banyak macamnya seperti mafia hukum, mafia tanah, mafia bola, sampai yang terbaru mafia minyak goreng.

Praktik mafia ini juga terjadi di tempat-tempat publik seperti bandara dan pelabuhan. Begitu pula yang terjadi di Jepara. Demi membasmi praktik tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara mendirikan Posko Satgas Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandara.

“Sebenarnya idenya sudah lama sekali. Dan mengingat tupoksi dari kejaksaan bukan hanya tentang hukum tapi kami menyediakan pelayanan masyarakat juga,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Ayu Agung, dikutip dari Jatengprov.go.id pada Kamis (18/8).

Lantas seperti apa fungsi dari posko satgas ini terkait perannya sebagai pembasmi mafia? Berikut selengkapnya

Pengaduan Masyarakat

©jepara.go.id

Ayu mengatakan, fungsi dari posko satgas itu adalah untuk wadah pengaduan masyarakat mengenai pungutan liar yang terjadi di wilayah Pelabuhan Jepara sekaligus upaya edukasi pada masyarakat agar sadar hukum. Terkait hal ini, Pejabat Bupati Jepara Edy Supriyanta mengaku keberadaan posko itu sangat penting mengingat keberadaan mafia pelabuhan sudah meresahkan masyarakat.

“Saya menaruh harapan besar agar satgas yang dibentuk dapat meminimalisir segala penyimpangan yang terjadi di Pelabuhan Jepara,” kata Edy.

Perlu Didorong

©jepara.go.id

Edy mengatakan, melalui posko satgas itu, masyarakat bisa didorong untuk proaktif melaporkan hal-hal sekecil apapun terkait penyimpangan yang terjadi di pelabuhan. Apalagi menurutnya keberadaan mafia pelabuhan sudah merugikan negara karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan investasi yang membuat minat investor menjadi rendah.

“Saluran aduan publik perlu kita buka seluas-luasnya agar masyarakat yang menjadi korban mafia menjadi paham ke mana harus melaporkan,” kata Edy dikutip dari Jatengprov.go.id.