Merdeka.com - Pada Kamis (8/10), unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD DIY berakhir ricuh. Massa yang mengamuk kemudian menerobos masuk halaman gedung dan merusak sejumlah fasilitas di sana. Tak hanya itu, amuk massa juga membuat beberapa fasilitas di sekitar gedung rusak, salah satunya adalah Restoran Legian yang terbakar.

Atas kerusuhan itu, beberapa peserta aksi ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian. Hanya saja penangkapan ini menimbulkan polemik karena tim hukum yakni Tim Hukum Aliansi Rakyat Bergerak dilarang oleh petugas kepolisian untuk mendampingi massa aksi yang ditangkap dan ditahan.

Lalu bagaimana bisa hal itu terjadi? Berikut selengkapnya:

Tim Hukum Tidak Diberi Akses

©2020 Merdeka.com

Dilansir dari laman Instagram @lbhyogyakarta, hingga Jum’at (9/10) pukul 01:00 WIB, Tim Hukum Aliansi Rakyat Bergerak tidak diberi akses oleh SPKT Polresta Yogyakarta untuk menengok dan memberikan pendampingan kepada massa aksi yang ditangkap dan ditahan.

Padahal, tim hukum itu sendiri sudah menerima tanda tangan surat kuasa dari keluarga massa aksi yang turut hadir di sana.

Bertentangan dengan Hukum

Akun instagram @lbhyogyakarta mengatakan tindakan yang dilakukan petugas Polresta Yogyakarta itu bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang menyatakan saksi dan tersangka berhak untuk didampingi kuasa hukum.

Akun Instagram itu menulis bahwa tindakan itu juga bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggapan Polresta Yogyakarta

Ketika dikonfirmasi oleh merdeka.com, melalui pesan langsung Instagram pihak Polresta Yogyakarta menjawab petugas Polri masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kerusuhan tersebut.

Oleh karena itulah tim kuasa hukum tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kantor namun tetap memberikan akses ruang.