Merdeka.com - Terkadang hal-hal kecil bisa menjadi masalah besar apabila yang melakukannya adalah seorang tokoh besar. Hal inilah yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah. Bupati Kebumen Arif Sugiyanto disomasi oleh warganya sendiri karena telah mengubah nama jalan.

Dua warga yang menyampaikan somasi itu adalah pasangan suami istri Achmad Marzoeki dan Yuniati Zaiunul Khasanah melalui kuasa hukum dari tim advokasi Gerakan Bongkar Arogansi Kekuasaan (Gebrak). Menurut mereka, Bupati Arif telah membuat gebrakan baru yang kontroversial, tidak populer, dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Bupati Kebumen menetapkan jalur searah di dalam kota Kabupaten Kebumen. Kemudian mengubah nama sejumlah jalan di pusat kota yang sebelumnya sudah ada namanya,” kata Teguh Purnomo, perwakilan tim advokat Gebrak, dikutip dari ANTARA pada Senin (24/1).

Lantas apa yang salah dari kebijakan tersebut? Berikut selengkapnya:

Protes Warga Kebumen

©Instagram/Arjf Sugiyanto.

Pada 27 Desember 2021, puluhan warga Kebumen mendatangi DPRD Kabupaten Kebumen untuk memprotes kebijakan pengubahan nama jalan itu. Tak hanya nama jalan, nama sejumlah tempat wisata dan tempat-tempat lainnya juga diubah, seperti perubahan nama obyek wisata Kalibuntu menjadi Kaliratu, lalu nama Pendopo Kebumen menjadi Pendopo Kabumian.

Berdasarkan protes warga, Teguh mengatakan bahwa perubahan nama sejumlah tempat itu tidak sesuai dengan aturan yang ada dan tidak dilakukan melalui tahapan proses sesuai aturan yang berlaku.

“Tidak mengandung urgensi yang membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Teguh.

Perbuatan Melawan Hukum

©Instagram/Arjf Sugiyanto.

Berdasarkan fakta-fakta yang ia kumpulkan, Teguh mengatakan bahwa Bupati Arif telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP Perdata dan kaidah Arrest HR 31 Januari 1919 sehingga kebijakan itu harus dibatalkan.

Berkaitan dengan ini, selaku pemberi kuasa Achmad Marzoeki mengaku sebagai warga Kebumen ia telah berusaha mengikuti prosedur yang ada dalam melayangkan somasi itu.

“Saat ada oknum ASN Pemkab Kebumen yang patut diduga melakukan tindakan merugikan istri saya, kami membuat pengaduan pada Inspektorat serta Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Kepegawaian Daerah (BPPKD) Kabupaten Kebumen. Sudah setahun ini tidak kunjung direspon pengaduan tersebut. Meskipun sudah beberapa kali ditanya kepada penerima aduan,” kata Marzoeki dikutip dari ANTARA.

Harus Bisa Beri Teladan

©Instagram/Arjf Sugiyanto.

Menurut Marzoeki, sebagai Bupati Arief harusnya bisa terlebih dahulu membereskan para pegawainya yang bermasalah di lingkungan Pemkab Kebumen. Selain itu masih ada program prioritas lain yang bisa dilakukan dari pada sekedar mengubah nama jalan.

“Boleh saja membuat gebrakan sepanjang mengikuti prosedur yang berlaku. Sebagai Bupati, harusnya bisa memberi tauladan warga dalam mengikuti peraturan. Bukan mendahulukan kemauannya sendiri dengan mengabaikan peraturan yang ada,” tegas Marzoeki.