BPNT di Banyumas Bermasalah, Daging Impor Dijual Harga Daging Lokal

Merdeka.com - Program pemberian bantuan bagi warga terdampak pandemi COVID-19 tak pernah lepas dari jerat masalah. Belum selesai kasus korupsi Bansos yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara, kasus korupsi bansos muncul di daerah-daerah, salah satunya Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Dugaan itulah yang diungkap oleh Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Mereka mengklarifikasi sejumlah orang terlibat dalam dugaan penyimpangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Banyumas.

Di antara orang-orang yang diperiksa antara lain supplier bahan pangan, anggota Komisi III DPRD, dan pegawai Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas. Berikut selengkapnya:

Bermasalah

©Liputan6.com/Angga Yuniar

Anggota Komisi VIII DPRD dan Dapil VII, Watsam, membenarkan kalau BPNT di Banyumas memang bermasalah. Beberapa masalah itu di antaranya terletak pada harga dan kualitas komoditas pangan.

“Ini masih bermasalah, ini harus dibahas panjang. Daging banyak pakai impor tapi harga lokal,” kata Wastam mengutip dari Liputan6.com pada Senin (12/4).

Harus Jujur

©Liputan6.com/Angga Yuniar

Wastam mengatakan, sebenarnya penggunaan daging impor untuk dipakai dalam BPNT boleh-boleh saja dilakukan mengingat ketersediaan daging lokal yang terbatas. Namun ia meminta para pemasok jujur atas harga yang ditawarkan.

“Jangan sampai harga daging lokal Rp 162 ribu, harga daging impor Rp 65 ribu. Harga Rp 65 ribu dijual Rp 162 ribu kan nggak enak itu,” kata Wastam.

Butuh Regulasi

Diah Pitaloka, Pimpinan Komisi VII DPR RI mengatakan butuh regulasi dan pengawasan terkait pemasok bahan pangan untuk BPNT. Sebab, selama ini proses pengadaan diserahkan pada pemerintah daerah.

“Saya sempat diskusi dengan bupati mengenai persoalan ini. beliau berharap supplier bisa memperkuat ekonomi kerakyatan di sekitarnya. Tapi karena dilepaskan pada mekanisme pasar akhirnya pemain-pemain kuat yang mendominasi suplai BPNT,” kata Dyah mengutip dari Liputan6.com pada Senin (12/4).