Merdeka.com - Musim hujan kali ini diwarnai dengan fenomena cuaca ekstrem yang terjadi beberapa kali. Adanya cuaca ekstrem ini membuat potensi terjadinya bencana hidrometeorologi kian besar, salah satunya adalah peristiwa tanah longsor.

Menurut BPBD, frekuensi kejadian tanah longsor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, yaitu antara tahun 2018-2022.

“Tren peningkatan ini perlu menjadi perhatian kita semua, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut,” kata Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantara, dikutip dari ANTARA pada Selasa (7/2).

Berikut selengkapnya:

Alami Tren Peningkatan

©2023 YouTube Liputan6 SCTV/Merdeka.com

Berdasarkan data BPBD DIY, bencana tanah longsor di DIY tercatat terjadi sebanyak 147 kali pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019, jumlahnya menjadi 506 kali. Jumlah ini sedikit menurun pada tahun 2020 yaitu sebanyak 475 kejadian, lalu kembali menurun pada tahun 2021 sebanyak 351 kejadian. Namun pada tahun 2022, jumlahnya melonjak tajam menjadi 707 kejadian.

Sehingga secara akumulatif, dalam lima tahun itu terjadi 2.186 kali kejadian tanah longsor di DIY. Kabupaten Kulonprogo menempati peringkat pertama dengan 1.068 kejadian, lalu diikuti Bantul 488 kejadian, Gunungkidul 389 kejadian, Sleman 149 kejadian, lalu Kota Yogyakarta 116 kejadian.

Penyebab Longsor

Istimewa

Biwara mengatakan, secara umum, penyebab longsor di DIY adalah kondisi tanah yang memang rawan longsor. Namun pihaknya masih akan melakukan kajian mendalam terkait bencana longsor yang trennya terus meningkat. Menurutnya, kondisi tanah yang sebelumnya pernah mengalami longsor biasanya semakin rentan atau lapuk, sehingga daya ikatnya tidak seperti sebelumnya.

“Makanya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor, kalau ada hujan lebat dalam waktu yang lama kami sarankan untuk menyelamatkan diri atau berpindah dulu ke lokasi yang lebih aman,” kata Biwara.

Cara Menanggulangi Longsor

©2017 Merdeka.com

Biwara mengatakan, untuk mengurangi risiko longsor, BPBD DIY lebih banyak mengandalkan edukasi bagi masyarakat agar mampu melakukan mitigasi secara mandiri dengan mengenali tanda-tanda sebelum kejadian.

Pasalnya, kalau hanya bergantung pada alat sistem peringatan dini atau “early warning system” (EWS), di kawasan longsor jumlahnya amat terbatas. Seperti di Kulon Progo, hanya terdapat 3 EWS online dan 39 EWS manual yang hanya bisa menjangkau radius 100 meter di kawasan tersebut.

Selain itu, BPBD DIY bersama BPBD tingkat kota/kabupaten juga menggencarkan pembentukan Desa tangguh bencana (Destana) atau Kelurahan tangguh bencana (Kaltana) dan satuan pendidikan aman bencana (SPAB) di seluruh DIY.

“Hingga 2022 sebanyak 326 Destana dan Kaltana sudah terbentuk. Sedangkan untuk SPAB sudah menjangkau 201 sekolah,” imbuh Biwara.