Merdeka.com - Sejak kasus skandal korupsi Bansos COVID-19 yang menyeret Kemensos, Muhajir Effendy selaku Menteri Sosial pengganti sementara (sebelum penunjukan Tri Rismaharini), mengumumkan perubahan bahwa penyaluran bansos untuk wilayah Jabodetabek akan diganti dari barang menjadi bantuan sosial tunai (BST).

Walaupun dapat dikatakan lebih aman dari praktik rasuah, namun menurut Ketua Paguyuban BUMDes Kabupaten Cilacap, Kelik Suatmaji, kontrol terhadap bantuan uang tunai sebenarnya lebih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan kontrol dari pemerintah hanya pada tahap penyaluran dana. Soal penggunaannya, pemerintah hanya sebatas memberi imbauan pada masyarakat.

“Bantuan sosial tunai itu bisa jadi tidak dibelikan barang kebutuhan pokok penunjang hidup. Bisa saja dibelikan untuk barang lainnya. Ini yang sulit dikontrol,” kata Kelik mengutip dari Liputan6.com pada Rabu (23/12). Berikut selengkapnya.

Model Penyaluran Bansos di Jateng

©2020 Merdeka.com

Menurut Kelik, pangkal masalah dari praktik korupsi yang menyeret Kemensos adalah penunjukan vendor atau supplier secara langsung. Kondisi seperti ini berbeda dengan Jawa Tengah yang pengadaan dan penyalurannya menggunakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan PT Pos Indonesia. Kelik berpendapat bahwa supplier Bansos COVID-19 melalui BUMDes relatif bebas korupsi.

Kelik menjelaskan, verifikasi pengadaan dan penyaluran barang bansos di Jateng dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pertama, diverifkasi oleh BUMDes dan Dispermandes. Selanjutnya, produk bansos tersebut dicek oleh TKSK. Lalu yang terakhir, produk itu diverifikasi oleh PT Pos Indonesia. Walaupun di wilayah Jabodetabek tak ada BUMDes, namun skema pengadaan dan penyaluran bantuan itu bisa menjadi model.

“Yang terpenting itu adalah pengawasannya mulai dari pengadaan dan penyaluran. Supplier jangan cuma ditunjuk satu dua pihak,” kata Kelik mengutip dari Liputan6.com.

Pengadaan Bansos di Cilacap

©2020 Biro Pers Sekretariat Presiden

Kelik menjelaskan, sebanyak 41 dari 268 unit BUMDes di Cilacap menjadi penyuplai produk bansos provinsi. Dengan mengandalkan BUMDes, komoditas sembako itu diklaim bisa terkirim tepat waktu, terjaga kualitasnya, dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk menyalurkan bantuan COVID-19 non tunai dan bantuan lainnya melalui BUMDes. Terbukti, dalam enam kali penyalurannya, bantuan itu dapat dikirim ke semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Kabupaten Cilacap yang jumlahnya mencapai 38.265 keluarga.

Walau ditemukan ada satu dua yang melakukan komplain, namun respon cepat langsung diberikan oleh BUMDes penyuplai untuk menyelesaikan keluhan tersebut.

Kondisi BUMDes di Cilacap

©2020 Merdeka.com

Menurut Kelik, BUMDes di Cilacap tersebar di 14 kecamatan. Dia mengatakan bahwa semua BUMDes itu mengutamakan ketepatan waktu dan kualitas komoditas bansos bisa dipertanggungjawabkan.

“Jumlah KPM Bansos itu 38.265 keluarga. Satu paket bansos terdiri dari beras 20 kilogram, telur satu kilogram, kecap 275 mililiter, mi telur 400 gram, lauk pauk Rp 20 ribu, bisa sarden atau abon dan bisa pula yang lainnya,” kata Kelik mengutip dari Liputan6.com pada Rabu (23/12).