Bahaya Tsunami Mengintai, Bantul Lakukan Ini pada Desa di Pesisir Pantai

Merdeka.com - Kawasan pesisir laut selatan merupakan kawasan rawan bencana tsunami. Kawasan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Begitu pula kawasan rawan bencana tsunami yang masuk wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul menyebut lima kelurahan akan memperoleh pendampingan terkait kesiapsiagaan bahaya tsunami pada tahun ini. Pendampingan itu rencananya akan dilakukan oleh BPBD dan bekerja sama dengan BMKG.

Lalu apa saja program-program pendampingan yang akan dilakukan?

Masyarakat Siaga Tsunami

©2022 Merdeka.com/Freepik

Lima kelurahan yang akan mendapat pendampingan antara lain dua kelurahan di Kecamatan Kretek, yaitu Parangtritis dan Tirtohargo, dua kelurahan di Kecamatan Sanden, yaitu Srigading dan Gadingsari, dan satu kelurahan di Kecamatan Srandakan, yaitu Poncosari.

Menurutnya, lima kelurahan itu diusulkan untuk mendapat pendampingan terkait siaga tsunami karena masyarakat di wilayahnya langsung berhadapan dengan pantai selatan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mewujudkan Masyarakat Siaga Tsunami (UNESCO/IOC Tsunami Ready Community).

“Jadi BMKG itu ada program internasional melalui UNESCO terkait dengan Tsunami Ready Community, sebuah program untuk penyadaran bagi wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman tsunami. Jadi kalau di bahasa Indonesia Masyarakat Siaga Tsunami,” kata Komandan Pusdalops PB BPBD Bantul, Aka Luk Luk Firmansyah, dikutip dari ANTARA pada Rabu (22/2).

Sudah Penuhi Indikator

©2022 Merdeka.com/Freepik

Aka menjelaskan, lima kelurahan yang diusulkan itu dinilai layak mendapatkan pendampingan dan pengakuan, baik itu secara nasional maupun internasional, terkait kesiagaan terhadap tsunami. Apalagi kelurahan itu dinilai sudah memenuhi 12 indikator untuk tercapainya Tsunami Ready Community. Indikator-indikator itu antara lain kelurahan harus memiliki peta bahaya tsunami, memiliki informasi terkait prakiraan jumlah orang yang berada di wilayah tsunami.

“Menginventarisasi sumber daya ekonomi, infrastruktur, kemudian politik dan sosial dalam upaya pengurangan resiko khususnya bahaya tsunami,” ujar Aka.

Indikator berikutnya adalah kesiapsiagaan, peta bahaya tsunami yang sudah disosialisasikan dan disusun bersama masyarakat, menempatkan papan informasi publik tentang bahaya gempa dan tsunami, memiliki materi pendidikan dan kesiapsiagaan yang didistribusikan ke sekolah atau satuan pendidikan.

Ingin Dapat Pengakuan

©2015 Merdeka.com

Selain itu, ada kegiatan pendidikan kesiapsiagaan secara rutin, sosialisasi pada masyarakat secara berkala, dan juga kesiapsiagaan melaksanakan pelatihan mitigasi bencana tsunami paling tidak dua tahun sekali.

“Lima kelurahan tersebut berdasarkan survei awal pada tahun 2021 dan 2022 setidaknya sudah memenuhi 12 indikator untuk mendapatkan pengakuan baik secara nasional. Pemenuhan syarat ini nanti dibawa ke dunia internasional melalui UNESCO untuk mendapat pengakuan Tsunami Ready Community,” pungkas Aka, dikutip dari ANTARA.