Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta tampaknya mulai serius untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas ibu kota. Wapres Maruf Amin berpesan kebijakan itu harus benar-benar diuji coba dengan matang sebelum memutuskan benar-benar diberlakukan.

"Saya kira suatu kebijakan baru itu perlu di uji coba dulu, apakah bisa betul efektif apa tidak," ujar Wapres kepada wartawan usai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Jakarta, Kamis (12/1).

Wapres mengatakan uji coba perlu dilakukan untuk menentukan apakah sebuah kebijakan tepat diterapkan atau justru sebaliknya. Hasil uji coba kemudian dilihat apakah memang kebijakan itu bisa dilanjut atau tidak.

"Lebih baik diuji coba. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kebijakan itu merupakan sesuatu, kalau bahasa kiai-nya ijitihad, nah ini apakah benar itu maka lakukan uji coba dulu. Saya anjurkan untuk diuji coba lalu kemudian kita lihat hasilnya," terang Wapres.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Kebijakan yang sudah dibahas sejak era Gubernur Sutiyoso tapi hingga kini belum terealisasi.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) dijelaskan kebijakan ERP merupakan pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan dan waktu tertentu.

Merujuk draf tersebut, ERP bakal dilaksanakan di 25 ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria.

Berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.900 untuk sekali melintas.