Wapres: Menteri yang Kurang Baik Pasti Direshuffle
Merdeka.com - Wacana reshuffle kabinet masih terus bergulir. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpendapat, bahwa Presiden Jokowi punya penilaian sendiri soal siapa menterinya yang layak diganti.
"Kalau Presiden melihat ada bahwa ini kurang baik, itu kurang baik pasti direshuffle. Apakah itu nanti Presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu saja. Itu hak prerogatif presiden," kata Ma'ruf di Masjid Raya At-Taqwa, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/1).
Wapres enggan menilai menteri mana yang layak diganti. Sebab, semua informasi mengenai kinerja menteri masuk ke telinga Jokowi.
"Orang bisa lihat dan itu hak prerogratif presiden. Nanti presiden yang memutuskan semua. Nanti masuk semua informasi informasi itu menteri itu kaya gini, menteri ini kaya gini. Itu nanti di tangan presiden. Tunggu saja. Kalau presiden mau pasti ada reshuffle," tuturnya.
Ditanya waktu reshuffle, Wapres mengatakan bisa terjadi kapan saja. Dia menjelaskan, kepala negara pasti mencermati mana kinerja menterinya yang kurang optimal.
"Kalau soal reshuffle itu adalah hak prerogratif dari presiden dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle kalau dilihat misalnya ada pembantunya menterinya yang tidak form, yang tidak bekerja dengan baik. Saya kira kita tunggu saja," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaPernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar dan Mahfud sejak awal sudah membahas skala prioritas dari tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaIni Reaksi Anies Jika Prabowo Tawari Jadi Menteri: Pembentukan Kabinet Kapan?
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.
Baca SelengkapnyaDemokrat sering kali mendesak Anies untuk segera mengumumkan nama Cawapresnya, namun Anies dan NasDem tegaskan tunggu waktu yang tepat.
Baca SelengkapnyaPROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .
Baca SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca Selengkapnya