Wagub DKI: Warga Asing Perlu Diberi Vaksin

Jumat, 17 September 2021 08:27 Reporter : Yunita Amalia
Wagub DKI: Warga Asing Perlu Diberi Vaksin ahmad riza patria. ©2018 Merdeka.com/hari ariyanti

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI turut memberi perhatian terhadap warga negara asing untuk melakukan vaksinasi. Hanya saja, keputusan gratis tidaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

"Semua warga Jakarta, bahkan warga asing kan harus kita perhatikan. Harus ada sisi kemanusiaan, masa karena warga asing kita enggak beri vaksin," kata Riza di Balai Kota, Kamis (16/9) malam.

Namun, selagi belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov DKI mengoptimalkan capaian target vaksinasi terhadap warganya.

Berdasarkan data dari corona.jakarta.go.id yang diakses pada Jumat (17/9) pukul 07.45 WIB, masih ada 3.087.955 warga ber-KTP DKI Jakarta belum mendapatkan vaksin dosis pertama. Sementara target DKI sebanyak 8.941.211 warga.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memilih merek vaksin menjadi pemicu warga menunda melaksanakan vaksinasi.

"Ada juga yang mau menunggu vaksin tertentu, belum vaksin karena dia menunggu vaksin yang dia rasa nyaman," ucap Anies saat menghadiri vaksinasi masal oleh NasDem, Kamis (9/9).

Alasan lain warga ber-KTP Jakarta tercatat masih belum vaksin karena perpindahan domisili.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berujar, terdapat warga ber-KTP Jakarta menetap di daerah tertentu namun tidak mencabut kependudukan Jakartanya. Sehingga secara sistem, imbuh Anies, warga tersebut masih dianggap belum menerima vaksin.

Untuk itu, ia meminta seluruh RT/RW bergerak aktif memeriksa status vaksinasi warganya dan mendorong agar mendatangi sentra vaksin bagi yang terdeteksi belum mendapatkan vaksin.

"Jadi sekarang itu sedang ada screening Kelurahan RT RW untuk mengecek siapa warga setempat yang belum mendapat vaksin," tandasnya.

Untuk itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru terkait vaksinasi Covid-19 yang secara efektif diberlakukan mulai hari ini. Dari kebijakan tersebut berisi seluruh fasilitas kesehatan menyediakan berbagai macam merek vaksin termasuk Moderna dan Pfizer.

"Mulai hari ini, layanan vaksinasi jenis Moderna dan Pfizer tersedia di seluruh faskes dan sentra vaksin di Jakarta," ucap Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti, Kamis (16/9).

Widya menerangkan, untuk vaksin merek Moderna, dapat disuntikkan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa dikhususkan KTP Jakarta. Sedangkan, untuk jenis Pfizer, hanya disediakan di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan dan fasilitas kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan, serta faskes TNI/Polri yang bisa menyuntikkan untuk warga negara Indonesia.

"Faskes di luar itu, hanya bisa menyuntikkan Pfizer bagi WNI ber-KTP DKI Jakarta dan domisili di Jakarta," terangnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI turut memberi perhatian terhadap warga negara asing untuk melakukan vaksinasi. Hanya saja, keputusan gratis tidaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.

"Semua warga Jakarta, bahkan warga asing kan harus kita perhatikan. Harus ada sisi kemanusiaan, masa karena warga asing kita enggak beri vaksin," kata Riza di Balai Kota, Kamis (16/9) malam.

Namun, selagi belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov DKI mengoptimalkan capaian target vaksinasi terhadap warganya.

Berdasarkan data dari corona.jakarta.go.id yang diakses pada Jumat (17/9) pukul 07.45 WIB, masih ada 3.087.955 warga ber-KTP DKI Jakarta belum mendapatkan vaksin dosis pertama. Sementara target DKI sebanyak 8.941.211 warga.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memilih merek vaksin menjadi pemicu warga menunda melaksanakan vaksinasi.

"Ada juga yang mau menunggu vaksin tertentu, belum vaksin karena dia menunggu vaksin yang dia rasa nyaman," ucap Anies saat menghadiri vaksinasi masal oleh NasDem, Kamis (9/9).

Alasan lain warga ber-KTP Jakarta tercatat masih belum vaksin karena perpindahan domisili.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berujar, terdapat warga ber-KTP Jakarta menetap di daerah tertentu namun tidak mencabut kependudukan Jakartanya. Sehingga secara sistem, imbuh Anies, warga tersebut masih dianggap belum menerima vaksin.

Untuk itu, ia meminta seluruh RT/RW bergerak aktif memeriksa status vaksinasi warganya dan mendorong agar mendatangi sentra vaksin bagi yang terdeteksi belum mendapatkan vaksin.

"Jadi sekarang itu sedang ada screening Kelurahan RT RW untuk mengecek siapa warga setempat yang belum mendapat vaksin," tandasnya.

Untuk itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru terkait vaksinasi Covid-19 yang secara efektif diberlakukan mulai hari ini. Dari kebijakan tersebut berisi seluruh fasilitas kesehatan menyediakan berbagai macam merek vaksin termasuk Moderna dan Pfizer.

"Mulai hari ini, layanan vaksinasi jenis Moderna dan Pfizer tersedia di seluruh faskes dan sentra vaksin di Jakarta," ucap Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti, Kamis (16/9).

Widya menerangkan, untuk vaksin merek Moderna, dapat disuntikkan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa dikhususkan KTP Jakarta. Sedangkan, untuk jenis Pfizer, hanya disediakan di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan dan fasilitas kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan, serta faskes TNI/Polri yang bisa menyuntikkan untuk warga negara Indonesia.

"Faskes di luar itu, hanya bisa menyuntikkan Pfizer bagi WNI ber-KTP DKI Jakarta dan domisili di Jakarta," terangnya. [gil]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini