Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan program normalisasi sungai terus berjalan. Hanya saja, mengeksekusi program tersebut terkendala pembebasan lahan.

Menurut Riza, proses untuk membebaskan lahan tidak sederhana. Pemprov DKI harus memastikan segala dokumen dan aspek legal kepemilikan tanah tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Masalah tanah ini harus lebih teliti, hati-hati jangan sampai seperti tidak ada masalah ternyata ada masalah, sertifikatnya asal usulnya semua diperiksa," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/1).

Setidaknya, Riza menyebutkan ada empat tahapan yang dilalui Pemprov DKI Jakarta sebelum melakukan transaksi berupa pembayaran lahan.

"Ada empat tahapan yang harus dipenuhi sebelum dibayarkan sampai semua clear and clean baru kita bayarkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Riza pun pernah mengatakan pembebasan lahan merupakan pekerjaan yang kompleks, lantaran surat-surat administrasi yang tumpang tindih. Itu sebabnya, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tidak dapat dieksekusi dengan cepat.

"Memang pembebasan lahan di Jakarta ini bukan pekerjaan yang mudah karena banyak sekali lahan di Jakarta yang masih bersengketa, tumpang tindih, ada yang surat suratnya duplikat dan lain sebagainya," ucap Riza Selasa malam (2/11).

Politikus Gerindra itu pun mengakui masalah lahan di Jakarta merupakan masalah krusial, dan untuk mengatasinya perlu dilakukan secara bersama, tidak hanya dibebankan Pemprov DKI.

Warga Jakarta, kata Riza, dapat berperan aktif memvalidasi sertifikat tanah yang dimiliki untuk menghindari penyerobotan tanah.

"Dipastikan agar lahannya diawasi dikuasai agar tidak diserobot atau diambil orang. Dan sering harus di cek ke BPN jangan sampai kita di rumah merasa aman aman saja sertifikat kita tahu-tahu ada yang memalsukan," ucapnya.

Masalah pembebasan lahan juga disoroti oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah. Sebagai mitra kerja Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ida mendapat laporan dari Kepala Dinas SDA, Yusmada Faizal, bahwa dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembebasan lahan, khususnya di bantaran Sungai Ciliwung.

"Memang anggaran PEN yang dipinjamkan untuk kita ini tidak bisa terealisasi maksimal untuk berbicara normalisasi Ciliwung," ucap Ida kepada merdeka.com, Selasa (7/9).

Kendala utama yang dihadapi Dinas SDA dalam kegiatan pembebasan lahan adalah masalah surat-surat yang dimiliki warga. Tidak dijelaskan detil maksud dari surat warga yang kemudian menjadi kendala.

"Untuk sementara, kemarin itu belum bisa terealisasi dikarenakan terkait dengan surat-surat tanahnya. Ini yang memang masih menjadi kendala," kata Ida.

Namun demikian, kata Ida, kendala pembebasan lahan tidak berhenti hanya karena kendala dokumen surat warga. Politikus PDIP itu berujar, Dinas SDA sudah melakukan pembayaran atas pembebasan lahan di satu lokasi.

Pembayaran tersebut, kata Ida, menggunakan dana PEN tahap pertama tahun 2021.