Wagub DKI akan Tindak Bangunan yang Tak Sesuai IMB

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya akan menindak bagi siapa saja warga yang melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dia meminta, masyarakat lapor apabila ada warga yang melanggar aturan.

"Silakan itu dilaporkan, akan ditindak," ujarnya usai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8).

Sejumlah bangunan di Jakarta diketahui tidak sesuai dengan IMB. Seperti halnya yang terjadi di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syukria menjelaskan, telah menerbitkan surat perintah pembongkaran terhadap pemilik bangunan tersebut. "Terakhir sudah kami berikan surat pemberitahuan melakukan pembongkaran sendiri," ujarnya saat dihubungi wartawan.

Pembongkaran bangunan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Bongkar 2976/SPB/3/74/08/2022/-1.758.1.

Dalam surat tersebut pemilik dinyatakan telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7/2010 tentang Bangunan Gedung, Perda Nomor 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Juncto Pergub Nomor 128/2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pemberian surat bongkar ini dikarenakan pemilik tidak mengetahui Surat Peringatan pada tanggal 28 Juli dan Surat Segel pada 9 Agustus 2022 yang sebelumnya dilayangkan kepada pemilik.

Oleh karenanya, pemilik diminta untuk segera membongkar sendiri seluruh maupun sebagian bangunan gedung yang dimaksud.

"Apabila Saudara tidak membongkar sendiri dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan tindakan bongkar paksa terhadap bangunan Saudara, dengan segala risiko menjadi tanggung jawab saudara," ujar Syukria.

Saat ini, pengerjaan bangunan yang terletak di Jalan Dempo I, kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut diketahui tetap berjalan.

Dari pantauan, saat ini sekeliling rumah ditutup terpal biru. Namun dari dalam masih terdengar suara kegiatan pembangunan.

Diketahui. di depan gedung tersebut terpasang spanduk yang menerangkan, IMB dengan dua lantai. Namun, yang terlihat melebihi apa yang tercantum dalam spanduk tersebut.

Spanduk yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tertulis, jenis kegiatan: mendirikan baru, penggunaan: rumah tinggal, jumlah lantai: 2 lantai.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Nasdem Nova Harivan Paloh menegaskan, bila ada pembangunan tidak sesuai dengan IMB yang dikeluarkan Dinas Citata melalui PTSP, hal tersebut merupakan pelanggaran dan perlu penindakan.

"Kalau memang ada kasus seperti itu, saya berharap dan berpendapat itu sebuah pelanggaran. Bongkar saja," ujar Nova di Jakarta, Sabtu (20/8).

Dia menilai, masyarakat perlu tertib terhadap aturan yang sudah ada. Hal itu dikarenakan akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di Jakarta.

"Masyarakat harus tertib dalam pelaksanaan yang dapat kewenangan dari izin mendirikan rumah. Izin dan rekomendasi yang sudah dikeluarkan (Pemprov), ya harus sesuai dengan apa yang disebutkan. Kalau ada pelanggaran silahkan bongkar," ujarnya.

Pemilik bangunan, Arviyan Arifin, mengatakan, persoalan bangunan miliknya yang disegel Sudin Citata Jakarta Selatan sudah selesai dan pembangunan kembali berjalan.

"Sudah selesai, pihak dari cipta karyanya sudah datang, dan sudah diberesin dan sudah tidak ada masalah lagi," ujarnya.

Dia menjelaskan, adapun untuk bangunan atas nama dirinya tersebut. memilki IMB untuk 3 lantai.

"IMB saya kan lengkap, saya merasa membangun sesuai dengan apa yang ada di IMB, tidak mungkin melanggar," ujarnya.

Dia mengakui terus melanjutkan pembangunan gedung tersebut walau menerima surat segel. "Iya dengan perbaikan perbaikan, kalau izinnya memang 3 lantai, bukan dua lantai," paparnya.