Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta menetapkan reklamasi Pulau G di pesisir utara Jakarta sebagai zona mengambang. Di kawasan itu, direncanakan pembangunan untuk permukiman. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Pasal 192 ayat (2) Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Dalam pasal itu dijelaskan reklamasi Pulau G akan dijadikan sebagai kawasan permukiman. Proyek ini menjadi bagian pemanfaatan proyek reklamasi yang telah digarap Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di era Ahok, ada sejumlah kawasan reklamasi yang dikerjakan di pesisir utara Jakarta.

Konsep permukiman di atas reklamasi Pulau G mendapat sorotan DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta diperjelas konsep permukiman yang dirancang. Apakah sebagai hunian elite atau rumah susun (rusun). Hal itu akan dikonfirmasi dengan dinas terkait yang akan dipanggil dalam waktu dekat.

"Kami kan belum tahu nih, hunian ini tingkat apa," ujar Ida.

Jika diperuntukkan sebagai kawasan elite, maka pemprov jangan segan memberlakukan retribusi. Tetapi berlaku sebaliknya jika diperuntukkan rakyat menengah ke bawah.

"Kalau rumah susun, tidak mungkin kita ambil retribusi tinggi. Tapi, kalau memang itu peruntukan perumahan dan untuk elite, ya harus tinggi. Tergantung ini (Pulau G) untuk siapa?" katanya.

Waspada Dampak Lingkungan

Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga, sepakat rencana itu perlu kejelasan. Bahkan jika perlu, dikaji ulang. Sebab menurutnya, sejak awal proyek reklamasi Pulau G dikerjakan, telah menuai permasalahan di masyarakat.

“Sebaiknya rencana itu dikaji ulang, dan jika perlu dibatalkan, mengingat reklamasi Pulau G mengundang masalah di masyarakat sejak awal pembangunannya,” jelasnya saat dihubungi merdeka.com (27/9).

Ia menambahkan, pulau G tidak layak dijadikan sebagai kawasan permukiman. Salah satu alasannya, berpotensi menimbulkan banyak dampak lingkungan. seperti sistem penyediaan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah.

Dia mencontohkan. Hingga saat ini pemerintah saja tidak mampu menangani masalah pasokan air bersih yang layak untuk warga pesisir. Lalu bagaimana mungkin bisa mewujudkan permukiman di kawasan reklamasi yang berada di wilayah perairan.

"Jika untuk permukiman berarti luas pulau untuk RTH menjadi berkurang sehingga dampak terhadap lingkungan juga turut berkurang,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Nirwono menilai jika pulau tersebut sebaiknya dialokasikan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) buatan untuk memperbaiki kualitas lingkungan pesisir utara Jakarta.

"Akan lebih baik jika Pulau G ditetapkan sebagai kawasan RTH buatan dan penetapan RTH lebih bersifat netral tdk ada unsur komersial,” terangnya.

Menurutnya, pembangungn perumahan dan permukiman dapat dilakukan di area daratan mengingat aset Pemerintah Daerah DKI Jakarta dinilai masih banyak tersedia. Selain itu, pembangungn daratan berpotensi lebih dekat dengan transportasi publik seperti yang tercantum dalam Rencana Detil Tata Ruang.

Reporter Magang: Aslamatur Rizqiyah