Merdeka.com - Gubernur DKI Jakata Joko Widodo (Jokowi) membuat Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk membantu orang miskin berobat gratis. Namun hingga kini, KJS tersebut belum berjalan optimal.

Menurut Direktur Untama Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan (YPKKI) Marius Widjajarta, kurang maksimalnya program itu karena banyaknya utang kesehatan yang tersisa di tahun lalu. Utang tersebut sebesar Rp 40 miliar dan hingga kini belum dibayarkan.

"Ya itu utang zaman gubernur sebelumnya Fauzi Bowo (Foke). Dan Jokowi sekarang membuat KJS. Jadi ya banyak pihak rumah sakit bingung," ujar Marius di Warung Daun, Cikini, Senin (18/3).

Selain itu, dana Rp 1,2 triliun yang disiapkan pemerintah DKI Jakarta untuk meng-cover warga sangatlah kurang. "Itu kan jatuhnya hanya Rp 10.000-an jatah satu orang warga untuk berobat perbulannya," katanya.

Dia juga mengatakan kalau KJS diartikan sebagai Kartu Jakarta Sanksi. Artinya, kalau rumah sakit tidak melayani akan kena sanksi dan pemerintah daerah lebih suka mengancam.

"Lah nanti kalau rumah sakit bangkrut gimana?" tuturnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Sutoto meminta agar anggaran untuk rumah sakit ditambahkan. Hal itu untuk menambah fasilitas pelayanan masyarakat.

"Jadi kalau mau menambah kelas tiga atau dibiarkan di lorong-lorong itu tidak masuk akal. Semua ada aturannya," kata Sutoto.