Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri mengatakan, usulan nilai kunjungan Dapil oleh anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp49 miliar masih dalam tahap pembahasan. Yang jelas menurut Misan, dana dapil sebagai sarana untuk menyerap aspirasi rakyat.

"Itu masih dalam pembahasan apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak, itu akan kita lihat nanti dalam pembahasan komisi-komisi. Tapi pada prinsipnya kunjungan dapil ini dalam rangka penyerapan aspirasi," ucap Misan, Selasa (16/11).

Misan menjelaskan perbedaan kunjungan reses dengan kunjungan dapil yaitu, jika reses dilakukan 3-4 bulan sekali sementara kunjungan dapil satu tahun hanya tiga kali.

Misan juga mengaku tidak mengetahui detil soal teknis nilai yang menjadi usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022 tersebut. Hanya saja menurut Misan, nilai Rp49 miliar sudah lama diusulkan legislatif namun baru digalakan sekarang mengingat kondisi pandemi pada 2020-2021 berdampak terhadap keuangan ibu kota.

"Sebenarnya ini sudah direncanakan lama, hanya mungkin karena pandemi, kemampuan APBD kita yang masih minim. Ini bukan perencanaan baru tapi sudah lama," lugasnya.

Dia menilai, hampir semua fraksi di DPRD setuju dengan nilai usulan tersebut. "Saya pikir semua fraksi-fraksi DPRD sepakat karena ini bukan hal baru, tapi yang tertunda 2-3 tahun lalu," ungkap Misan.

Nilai dana Dapil juga ditanggapi secara diplomatis oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selama itu diperuntukan bagi masyarakat, dana dapil dapat dibahas bersama dengan DPRD DKI.

"Sejauh sesuai dengan RPJMD dibahas bersama, disepakati peruntukannya, untuk kepentingan masyarakat banyak, tentu tidak ada masalah," ucap Riza, Senin (15/11).

Terpenting dana Dapil, kata Riza, tidak diperuntukan untuk golongan partai ataupun perorangan.

Politikus Gerindra itu berujar, semua program yang diproyeksikan di anggaran DKI sejatinya untuk membangun kota Jakarta.

"Semua program yang dianggarkan di APBD semua untuk kepentingan membangun kota Jakarta, agar maju kotanya bahagia warganya," pungkasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, usulan anggaran untuk ke daerah pemilihan (Dapil) sebesar Rp49 miliar bukan untuk anggota dewan. Kata dia, anggaran tersebut digunakan untuk fasilitas kegiatan ke setiap Dapil.

"Jadi gini, dana kunjungan itu bukan untuk kami, kan kalau kunjungan mesti ada tiket, ada macam-macam gitu, kalau DPRD-nya enggak dapat apa-apa dari situ," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11).

Nantinya, kata Taufik, usulan anggaran tersebut akan dievaluasi saat rapat anggaran. Saat ini, DPRD dan Pemprov DKI baru selesai penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) KUA-PPAS 2022.

"Pembahasan APBD setelah ini, kan pandangan fraksi kemudian dibahas di komisi-komisi, saya kira itu," ucapnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan anggaran senilai Rp49 miliar untuk 106 anggota DPRD selama setahun saat mengunjungi daerah pemilihan (Dapil).

Besaran anggaran tersebut diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

"Ada kegiatan kunjungan kerja daerah. Itu bukan reses tapi semacam prareses, dengan dasar itu kita menganggarkan setiap bulannya untuk anggota dewan ke dapilnya masing-masing, total anggarannya sebesar Rp49 miliar," kata Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD DKI Augustinus.

Dia menjelaskan, nantinya anggaran yang diterima setiap anggota dewan digunakan untuk fasilitas kegiatan ke Dapil atau reses. Misalnya makanan, sewa bangku, hingga tenda.

"Jadi setiap mereka melakukan komunikasi dengan masyarakat, ada masalah di dapil masing-masing terus laporannya sesuai dengan komisi masing-masing," jelas dia.