Merdeka.com - Sikap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi akhirnya melunak. Prasetio memutuskan akan menggelar Rapat Paripurna istimewa dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 15 november 2017.

Keputusan itu diambil setelah Prasetio menggelar coffee morning dengan Anies dan Sandiaga di rumah dinasnya , Jalan Imam Bonjol 37, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

"Pak Anies dan Pak Sandi akan membacakan visi misinya setelah bicara masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ucap Prasetio.

Pras sapaan akrabnya, mengungkapkan, acara ngopi bersama yang dilakukan hari ini semata-mata hanya ide terobosan baru berbalut silaturahmi. Tujuannya agar tidak ada kesan ketidaknyamanan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jakarta.

"Pertama-tama karena ini membuat APBD yang baru Pak Gubernur Anies dan Pak Wagub Sandi. Saya punya terobosan silaturahim ngopi-ngopi, sekalian bagaimana pemberitaan eksekutif legislatif ini di jakarta jadi nyaman," katanya.

Dia sekaligus mengklarifikasi isu dan spekulasi yang menyebutnya tak akur dengan pasangan Anies-Sandi terkait rapat paripurna. Pras mengatakan akan ada waktunya dimana nanti visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu akan dibacakan pada sidang Paripurna APBD nantinya.

"Apalagi kalau paripurna istimewa ini apa yang saya katakan di media ini kan tidak ada nomenklatur di saya. Nah nanti jadi temuan jadi masalah buat saya," lanjutnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Prasetio sempat bersikukuh tidak ingin menggelar rapat paripurna istimewa untuk menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Alasannya rapat tersebut tidak perlu diselenggarakan, karena mereka dilantik di Istana Negara.

Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengaku akan berusaha menjalin komunikasi lebih intens dengan Prasetio dan memberikan penjelasan bahwa sidang paripurna istimewa itu penting. Sesuai edaran dari Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri bernomor SE.162/3484/OTDA.

"Tapi belum terlambat masih ada sisa waktu 11 hari. Saya meyakini surat ini sampai ke ketua akan mendiskusikan dengan kami," katanya beberapa waktu lalu.