Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan rencana relokasi warga yang tinggal di Waduk Pluit kepada Komnas HAM. Usai pertemuan, baik Jokowi dan Komnas HAM sepakat akan kerjasama dalam proses penggusuran.

"Kami ingin memberikan solusi bagi warga sekitar Waduk Pluit. Kami akan bekerja sama dengan Komnas HAM," kata Jokowi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/5).

Dalam pertemuan tadi, Jokowi mengatakan pihaknya telah mencocokkan data yang dimiliki oleh Pemprov DKI dengan Komnas HAM. "Saling melengkapi data dan bekerjasama, bekerja di lapangan karena memang semangatnya sama," katanya.

Jokowi juga menjelaskan kepada Komnas HAM bahwa dirinya sebenarnya sudah memberi pemberitahuan soal penggusuran. Namun, menurutnya, di Waduk Pluit banyak kelompok berbeda.

"Kami memang sudah bertemu berkali-kali, tetapi kelompoknya berbeda keinginan, tapi sudah ada penyelesaian," ujarnya.

Di samping itu, Jokowi juga menemukan ada beberapa warga yang enggan digusur karena punya kepentingan. "Ada masyarakat yang punya hak rumah di situ. Ada developer kecil yang menyewakan ruang di sana," ujarnya.

Sebelum ditempati oleh warga, Waduk Pluit luasnya 80 hektare. Tapi kini waduk menyusut menjadi 60 hektare. Penyebabnya, 20 hektare luas waduk telah ditanami bangunan ilegal oleh warga. Akibatnya, waduk menjadi kecil dan menyusut.

Bahkan, kedalaman waduk hanya dua meter, yang idealnya sekitar lima meter. Setelah banjir surut, Pemprov DKI Jakarta mencoba melakukan normalisasi waduk.