Merdeka.com - Saat menghadiri sidang paripurna peringatan HUT DKI Jakarta ke-489, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi pesan khusus kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta.

Mendagri meminta baik eksekutif maupun legislatif kembali akur dan menjaga hubungan baik. Bukan rahasia, selama ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok, kerap 'bertengkar' dengan DPRD DKI. Bahkan terbaru, DPRD mewacanakan menghidupkan kembali Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk melengserkan Ahok dari kursi gubernur.

"Setiap keputusan politik sekecil apapun harus dibahas bersama, dibicarakan bersama DPRD. Dikatakan bahwa pengendalian stabilitas tidak hanya bertumpu dari gubernur, wakil gubernur dan SKPD saja," kata Tjahjo di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (22/6).

Selain dengan DPRD, politisi PDIP ini juga meminta Pemprov DKI mendengar pendapat dari jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) Jakarta. Pemprov DKI tidak berdiri sendiri, ada unsur TNI, Polri, Kejaksaan dan DPD.

Tak hanya itu, peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan pers tidak kalah penting untuk mengawasi kinerja dari Pemprov DKI.

"Perlu dicatat ada forum pimpinan daerah, ada TNI, ada polisi, jaksa, pengadilan, DPRD dan DPD. Dan juga ada tokoh masyarakat, dan khususnya masukan secara kritis dan objektif teman pers," terang dia.

Mendagri menegaskan, komunikasi dengan elemen-elemen tersebut harus dilakukan dengan baik. Dengan begitu percepatan pembangunan dan kemajuan Jakarta pasti akan terlihat.

"Kalau baik, Jakarta akan cepat maju. Melayani ini lah yang harus jadi titik tolak kemajuan sebuah daerah penguatan otonomi daerah," ucapnya.