Merdeka.com - Larangan menggunakan kendaraan pribadi yang diberlakukan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mulai dipatuhi bawahannya. Pagi ini, Wali Kota Jakarta Timur HR Krisdianto pun beralih ke taksi saat berangkat kerja dari rumahnya di Harapan Baru, Bekasi.

Menurut Krisdianto, peraturan yang disahkan sejak 30 Desember 2013 itu dinilai efektif untuk mengurangi kendaraan pribadi di jalanan dan mengurai kemacetan pada hari ini.

"Saya rasa bagus, kita lihat secara nyata kemacetan berkurang signifikan. Tadi lancar dari rumah ke kantor. Saya ingin naik transjakarta tapi rute saya gak dilalui," kata Krisdianto, Jumat (3/1).

Krisdianto mengatakan, dengan menggunakan kendaraan umum seperti taksi, ia dapat mengirit biaya bensin dibanding menggunakan kendaraan dinasnya.

"Lebih irit. Biasanya untuk bahan bakar saya harus beli Rp 200.000 per tiga hari," kata wali kota yang dilantik di pemukiman kumuh itu.

Terkait masih banyaknya pegawai di kantor Wali Kota Jakarta Timur yang menggunakan kendaraan pribadi, Krisdianto mengatakan, pihaknya akan mengkaji sanksi yang pantas diberikan. Krisdianto memaklumi jika ada beberapa pegawai yang masih menggunakan kendaraan pribadi.

"Ini kan kebijakan baru, masih butuh penyesuaian. Cepat atau lambat mereka harus bisa sesuaikan diri. Nanti kita lihat sanksinya seperti apa. Siapa yang melanggar dan tidak patuh, mungkin akan terkena sanksi administrasi, baik teguran atau potong tunjangan kerja daerah (TKD)," tandasnya.

Seperti diketahui, Jokowi menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, para Deputi, para Asisten Sekda, inspektur, para Kepala Badan, para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, para Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Korpri, para Direktur RSUD, Direktur RSKD, Kepala Sudin, Kepala UPT, para camat, dan para lurah, untuk menginstruksikan kepada bawahannya.

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ambulans, pemadam kebakaran, patroli jalan raya, penanggulangan bencana, Satpol PP, pompa banjir, penyiraman tanaman, pengangkut sampah, pengangkut air kotor, perpustakaan keliling, operasi yustisi, bus antar jemput pegawai, dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan masyarakat.