Transportasi Waterway gagal jika debit air di bawah 3 meter

Merdeka.com - Rencana pembangunan transportasi air di sepanjang Kanal Banjir Timur (KBT) dari Duren Sawit, Jakarta Timur hingga Marunda, Jakarta Utara oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dinilai sia-sia. Alasannya, debit air di KBT masih dalam kisaran rendah.

"Di Jakarta, ketika hujan dan kemarau air bisa turun sampai 50 persen. Itu karena debit air kita sangat tergantung hilir. Kalau buat Waterway, airnya harus stabil, dan tidak turun naik drastis seperti itu," ujar pengamat perkotaan dan lingkungan hijau Nirwono Joga saat dihubungi wartawan, Senin (11/2).

Nirwono mengaku transportasi air dapat beroperasi jika debit air ketinggian minimalnya 3 meter. Sedangkan, bila debit di bawah standar maka kapal tidak dapat berjalan dengan baik.

"Sungai di Jakarta rata-rata ketinggiannya dua sampai tiga meter. Dan agar bisa dilintasi, ketinggian debit air harus mencapai tiga meter. Kalau dua meter terlalu riskan lah," ucapnya.

Sementara itu, gagalnya proyek Waterway di Kanal Banjir Barat di era kepemimpinan Sutiyoso dapat dijadikan pelajaran. Sebab, gagalnya proyek tersebut karena ada penumpukan sampah di sepanjang aliran kali.

"Waterway gagal zaman Bang Yos (Sutiyoso) di Halimun. Kegagalan ini harusnya jadi catatan. KBT harus bebas dari sampah dulu, di sana sampahnya masih banyak ngalir, ini membahayakan laju perahu bila dibiarkan," jelasnya.

Walaupun begitu, dia menjelaskan transportasi dapat digunakan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Namun, soal syarat yang dia paparkan dapat dipenuhi oleh Pemprov DKI, hal tersebut tinggal kesungguhan dalam membuat program tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono mengatakan KBT dapat dilalui oleh kapal apabila Dinas Pekerjaan Umum dapat menggerakkan debit air sampai ketinggian dua meter. Sehingga akan memperpanjang jalur sampai Duren Sawit ke Cipinang.

"Tapi airnya harus benar dulu. Kan untuk mengalirkan air kan, sekarang tanya sama Dinas PU gimana cara mengendalikan airnya bisa tetap dua meter," kata Pristono di Balai Kota Jakarta, Senin (11/2).