Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan enggan berkomentar terkait pembahasan mengenai pelaksanaan Pilkada 2024. Dia mengatakan, pihaknya saat ini memilih untuk fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 di Jakarta.

"Enggak, sekarang kita urusin Covid dulu," katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (3/2).

Sedangkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai kebijakan pemerintah pusat untuk menggelar kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 sudah sesuai dengan undang-undang.

Menurutnya, kebijakan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamanatkan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan pada 2024.

"Menurut undang-undang yang ada sekarang yang belum direvisi itu Pilkada Serentak di tahun 2024. Kami Pemprov DKI mengikuti peraturan undang-undang yang ada," kata Riza di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021 malam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan agar pilkada tetap digelar pada 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko mengatakan alasan Presiden Jokowi ingin agar pelaksanaan Pilkada tetap digelar pada 2024 adalah agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

"Saya pikir alasan yang logis adalah agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga dengan baik sehingga agenda pembangunan dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan untuk kesejahteraan rakyat," kata Moeldoko, Sabtu (30/1).

Moeldoko tak menanggapi lebih lanjut ihwal akan banyaknya pejabat sementara kepala daerah jika Pilkada 2024 tetap digelar. Hal ini turut menjadi sorotan publik di tengah sejumlah isu lainnya.

"Bisa ditanyakan ke Mendagri," ujar Moeldoko.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com