Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memasukkan hibah untuk Polda Metro Jaya (PMJ) dan Kodam Jaya pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menjelaskan dana itu di tahun 2016 belum terpakai semua.

Dia memastikan tidak ada rencana Pemprov DKI menghapuskan dana hibah ini. Pihak Pemprov hanya menunda sebelum ada laporan masuk dari Kapolda dan Pangdam.

"Anggaran TNI dan Polisi itu tiap tahun ada, kemudian untuk tahun ini saja kemungkinan belum habis. Mereka masih sibuk dengan berbagai dana hibah yang kemarin disalurkan tahun 2016," kata Sumarsono, di Balai Kota, Senin (28/11).

Sumarsono menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta wajib memberikan dana hibah untuk mitra utama tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sehingga kapan saja mereka butuh, dana bisa langsung dianggarkan.

"Tinggal memilih dimasukan sekarang atau saat perubahan. Kapanpun Polda dan Pangdam mau, anytime juga bisa kita berikan," ungkapnya.

Namun, Sumarsono juga menjelaskan bahwa ada persyaratan harus dipenuhi, yakni kelengkapan dan ketertiban administrasi. Saat ini, Polda dan Pangdam belum menyerahkan laporan administrasi.

Meskipun saat ini belum dianggarkan, tapi Sumarsono menjamin dana hibah untuk Polda dan Pangdam akan tetap ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2017 nanti.

Sumarsono menjelaskan, pada APBD 2016 hibah untuk Polda Metro Jaya mencapai Rp 41 miliar dan Kodam Jaya mencapai Rp 21 miliar. Kemungkinan anggaran tersebut belum habis karena Pemprov DKI belum menerima Laporan pertanggungjawaban sehingga anggaran selanjutnya belum dicanangkan.

"Bisa kita alokasikan 2017 tapi kalau tidak ya perubahan pada bulan Mei atau Juni dan mekanismenya biasanya hibah setelahnya akan dilakukan jika sudah ada laporan hibah sebelumnya," terangnya.