TNI Copot Baliho Rizieq, Ombudsman Nilai Tanda Buruknya Komunikasi Forkopimda DKI
Merdeka.com - Aksi anggota TNI menurunkan baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menuai pro dan kontra di masyarakat. Ombudsman DKI menilai hal tersebut sebagai gambaran dari buruknya komunikasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta.
"Memang ini sebenarnya mencerminkan buruknya komunikasi Forkopimda DKI. Ini adalah bentuk dari keberlanjutan buruknya komunikasi. Jadi kalau dari awal Forkopimda-nya baik komunikasinya, kejadian di Petamburan itu enggak perlu terjadi, di Tebet enggak perlu terjadi," tutur Ketua Ombudsman perwakilan DKI Jakarta Teguh P Nugroho saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (21/11).
Menurut Teguh, dari awal izin dari sebuah acara dan pengawasan potensi keramaian menjadi tugas Intelijen Polda Metro Jaya. Sementara, Gubernur DKI menjadi pemimpin penanganan virus Corona atau Covid-19, sebagaimana isi Pergub terkait status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Sebagai turunan dari pelimpahan kewenangan pusat ke daerah oleh kementerian kesehatan, itu dalam penanganan Covid, pemimpin daerah dalam hal ini gubernur, harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini dengan termasuk TNI dan Polri," jelas dia.
Lebih lanjut, buruknya koordinasi Forkopimda ini semakin tampak setelah TNI masuk ke isu yang lebih kecil di Jakarta, yakni penurunan baliho. Padahal kewenangan terkait itu ada di tangan Satpol PP yang merupakan penyidik atas pelanggaran peraturan daerah.
"Jadi dengan kejadian di Petamburan dan di Tebet, ini menjadi kesalahan kolektif. Kesalahan Gubernur, kesalahan Kapolda, kesalahan Pangdam juga sebagai bagian dari Forkopimda. Karena ini sudah ada pendelegasian kewenangan," Teguh menandaskan.
Reporter: Nanda PerdanaSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dandim mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoaks
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaSaat itu Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca SelengkapnyaPeristiwa itu bermula saat korban mengaku diklakson berulang kali oleh orang tidak dikenal dan berseragam lengkap TNI di kawasan Fly Over, Pondok Kopi Jaktim.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaBeberapa kegiatan keseharian Febriy yang diunggah di akun medsosnya sering menjadi viral hingga dibanjiri beragam pujian dari publik.
Baca Selengkapnya