Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tips Plt DKI agar APBD segera rampung, DPRD harus dimanusiakan

Tips Plt DKI agar APBD segera rampung, DPRD harus dimanusiakan Sumarsono. ©2016 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Meski jabatannya hanya sementara, pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, berkontribusi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 DKI Jakarta. Dia ikut memantau program-program unggulan yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 hingga Raperda APBD 2017.

Sumarsono menjelaskan, dia punya kiat khusus untuk mempercepat proses penyusunan APBD DKI Jakarta agar tak telat seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kuncinya hanya satu, kita lakukan interaksi yang lebih mengena di hati mitra kerja kita yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kita 'nguwongke' (memanusiakan) mereka," kata Sumarsono di Balai Kota, Rabu (07/12).

Sumarsono menjelaskan, APBD itu milik eksekutif dan legislatif, bukan hanya milik salah satu pihak. Sehingga dalam penyusunannya, semua pihak harus ikut terlibat aktif.

"Kalau mereka (DPRD) tidak terlibat, lah ngapain dong harus ada DPRD yang merupakan perwakilan aspirasi rakyat? tuturnya.

Menurutnya, kemampuan dalam membangun komunikasi interaktif dengan mitra kerja (DPRD) sangat penting diciptakan untuk menuju kesepakatan rancangan APBD antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut.

"Hasilnya, saat ini APBD sudah dalam tahap pembahasan sepertinya akan lebih cepat dan akan selesai. Pada tanggal 19 Desember paling lambat sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," jelasnya.

Sumarsono juga menegaskan kelak gubernur DKI terpilih bisa mengubah kembali APBD 2017 melalui APBD perubahan jika ada program yang tidak disetujuinya.

"Tapi hal itu tentu akan membuat Jakarta semakin lama mencapai target-target pembangunan," tandasnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPRD DKI Gelar Paripurna PAW 3 Legislator pada Senin Pekan Depan

DPRD DKI Gelar Paripurna PAW 3 Legislator pada Senin Pekan Depan

Khoirudin berharap, tiga calon anggota DPRD tersebut dapat menjadi semangat baru dalam memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Pejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo

Pejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo

Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya