Tips Plt DKI agar APBD segera rampung, DPRD harus dimanusiakan
Merdeka.com - Meski jabatannya hanya sementara, pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, berkontribusi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 DKI Jakarta. Dia ikut memantau program-program unggulan yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 hingga Raperda APBD 2017.
Sumarsono menjelaskan, dia punya kiat khusus untuk mempercepat proses penyusunan APBD DKI Jakarta agar tak telat seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Kuncinya hanya satu, kita lakukan interaksi yang lebih mengena di hati mitra kerja kita yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kita 'nguwongke' (memanusiakan) mereka," kata Sumarsono di Balai Kota, Rabu (07/12).
Sumarsono menjelaskan, APBD itu milik eksekutif dan legislatif, bukan hanya milik salah satu pihak. Sehingga dalam penyusunannya, semua pihak harus ikut terlibat aktif.
"Kalau mereka (DPRD) tidak terlibat, lah ngapain dong harus ada DPRD yang merupakan perwakilan aspirasi rakyat? tuturnya.
Menurutnya, kemampuan dalam membangun komunikasi interaktif dengan mitra kerja (DPRD) sangat penting diciptakan untuk menuju kesepakatan rancangan APBD antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tersebut.
"Hasilnya, saat ini APBD sudah dalam tahap pembahasan sepertinya akan lebih cepat dan akan selesai. Pada tanggal 19 Desember paling lambat sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," jelasnya.
Sumarsono juga menegaskan kelak gubernur DKI terpilih bisa mengubah kembali APBD 2017 melalui APBD perubahan jika ada program yang tidak disetujuinya.
"Tapi hal itu tentu akan membuat Jakarta semakin lama mencapai target-target pembangunan," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaUngkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPRD DKI Gelar Paripurna PAW 3 Legislator pada Senin Pekan Depan
Khoirudin berharap, tiga calon anggota DPRD tersebut dapat menjadi semangat baru dalam memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaPejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo
Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca SelengkapnyaJawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya