Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tidak Ada di E-Katalog, DPRD DKI Tolak Pembelian Tenda Senilai Rp26 Juta Per Unit

Tidak Ada di E-Katalog, DPRD DKI Tolak Pembelian Tenda Senilai Rp26 Juta Per Unit Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Komisi E DPRD menolak usulan Bidang Perlindungan Sosial dari Dinas Sosial DKI Jakarta atas pengadaan tenda sementara senilai Rp26 juta per unit. Penolakan itu karena komponen tersebut tidak termuat dalam e-katalog

Kabid Perlindungan Dinsos DKI, Tarmijo Damanik mengatakan spesifikasi mengenai tenda senilai Rp26 juta per unitnya sudah ada, hanya karena tidak termuat di e-katalog.

Ia menjelaskan, usulan adanya tenda senilai Rp26 juta setelah ada arahan dari Gubernur Anies Baswedan agar kualitas tenda bagi para korban bencana kebakaran ataupun banjir, layak.

"Supaya Dinas Sosial lakukan kajian tenda yang bagus, sehingga diundang produsen tenda, dikaji, sehingga didapat speknya cuma karena enggak masuk ke e-katalog," kata Tarmijo saat rapat bersama Komisi E, Jakarta, Senin (9/12).

Ketua Komisi E, Irman bergeming pembahasan anggaran harus berlandaskan komponen yang tertera dalam e-katalog.

Iman menyarankan Dinsos membeli tenda senilai Rp16 juta sebanyak 30 unit, sebagaimana jumlah kekurangan stok di Dinsos.

Tarmijo dan seluruh peserta rapat yang hadir setuju dengan saran tersebut.

"Kita setujui saja yang kurang stok dengan budget Rp16 juta," kata Irman sambil mengetuk palu.

Dalam website apbd.jakarta.go.id komponen kegiatan Dinas Sosial untuk pengadaan tenda pleton senilai Rp16 juta per unit. Spesifikasi tenda tersebut berukuran 6 m x 14 m, kapasitas 40 orang, tenda terbuat dari bahan canvas terpal, tiang-tiang terbuat dari besi.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi

Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi

Kasus dugaan gratifikasi tersebut bakal berlanjut di meja hijau setelah tim jaksa KPK menilai unsur pidana telah lengkap.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini

Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali

Pengganti Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerja di DPD Bali

Pengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
Anggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya

Anggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya

Semua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Q & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).

Baca Selengkapnya