Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TGUPP: Penataan Kampung Akuariaum Ada di RPJMD

TGUPP: Penataan Kampung Akuariaum Ada di RPJMD Kampung Akuarium. ©2017 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota TGUPP DKI Jakarta Angga Putra Fidrian menegaskan penataan kampung di Jakarta telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan adanya dasar hukum tersebut, menurutnya ada kesepakatan legislatif dan eksekutif mengenai penataan kampung, tak terkecuali Kampung Akuarium.

"Penataan kampung di Jakarta ada di Perda RPJ. Di mana RPJMD adalah produk politik eksekutif dan legislatif, secara hukum sih mereka mendukung proses penataan kampung di Jakarta, yang salah satunya penataan Kampung Akuarium," ujar Angga dalam satu diskusi virtual, Senin (24/8).

Soal adanya kritik terhadap penataan Kampung Akuarium oleh DPRD, Angga menilai kondisi tersebut merupakan hal wajar. Terlebih lagi, imbuhnya, DPRD merupakan anggota yang terafiliasi dengan partai politik.

Ia menuturkan, jika satu partai politik tidak mendukung penataan Kampung Akuarium, maka menurutnya tidak seluruh anggota DPRD menolak penataan. Kembali lagi, kata dia, satu pandangan anggota DPRD patut diperhatikan latar belakang partai yang menaunginya.

Kendati demikian, Angga menyebut saat peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kampung Akuarium pada 17 Agustus, ada anggota DPRD DKI turut menghadiri acara tersebut.

"Cek dulu fraksinya apa, latar belakang politiknya apa, kalau memang porsinya kritik, ya kritik. Enggak jadi masalah. Seingat saya waktu ground breaking kemarin ada juga anggota DPRD yang datang, sehingga secara prinsip juga DPRD mendukung," tandasnya.

"Kalau kampung ditata dengan baik, DPRD juga senang. Meskipun secara politik, secara atraksi itu menolak," sambungnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penataan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, dimulai pada September 2020 dan selesai Desember 2021. Penataan tersebut sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Pembangunan Kampung Akuarium rencananya dimulai pada September 2020 direncanakan selesai pada Desember 2021 atau kemungkinan lebih cepat," ujar Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Sarjoko usai menghadiri peletakan batu pertama sebagai simbolis penataan Kampung Akuarium, Senin (17/8).

Nantinya, kampung tersebut akan ditata di atas lahan seluas 10,000 meter persegi yang akan terdiri dari 5 blok, dan diisi oleh 241 hunian dengan tipe 36. Untuk desain penataan, disebutkan Sarjoko melibatkan partisipasi warga Kampung Akuarium dan telah melalui sidang tim ahli cagar budaya dan sidang pemugaran, tim ahli bangunan gedung.

Sarjoko menambahkan, bajet yang akan dikeluarkan untuk penataan Kampung Akuarium berkisar Rp 62 miliar.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin

Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin

Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih

Respons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih

Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis

Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis

Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
Kala Sukabumi Diusulkan Masuk Kawasan Aglomerasi Bikin Tertawa Rapat DPR

Kala Sukabumi Diusulkan Masuk Kawasan Aglomerasi Bikin Tertawa Rapat DPR

Sejauh ini wilayah yang disetujui masuk dalam aglomerasi hanya Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya