TGUPP DKI: Pembangunan Rusun Kampung Akuarium Tidak Menggunakan APBD

Senin, 24 Agustus 2020 15:17 Reporter : Yunita Amalia
TGUPP DKI: Pembangunan Rusun Kampung Akuarium Tidak Menggunakan APBD Warga Kampung Akuarium. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Pembangunan rumah susun bagi warga Kampung Akuarium dipastikan tidak menggunakan APBD DKI Jakarta. Anggota TGUPP DKI Angga Putra Fidrian menyebut bajet untuk pembangunan rusun dibebankan kepada pengembang melalui Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L).

"Pembangunan tidak menggunakan APBD, tapi menggunakan kewajiban SP3L. Kewajiban SP3L ini kewajiban pengembang ketika dia mau bangun rusun, dengan menyediakan rusun murah di Pemprov DKI Jakarta," kata Angga dalam satu diskusi virtual, Senin (24/8).

Kendati kewajiban pengelolaan ada di pihak pengembang, Angga menegaskan lahan Kampung Akuarium tetap menjadi aset Pemprov DKI. "Dia tidak menggunakan APBD tapi tetap dicatat sebagai aset Pemprov DKI Jakarta. Karena itu kewajiban pengembang," ucapnya.

Angga menuturkan skema SP3L berbeda dengan Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB). Angga menjelaskan, perbedaan antara SP3L dengan KLB yaitu KLB adalah denda atas pelanggaran tata ruang, sedangkan kewajiban SP3L adalah karena pengembang berencana membuka kawasan lebih dari 5.000 meter untuk membangun rusun atau apartemen. Namun, rusun yang dibangun harus berharga ekonomis.

Untuk penataan Kampung Akuarium, PT Amaron Perkasa disebut sebagai pihak yang akan membangun rumah susun untuk warga Kampung Akuarium. Nilai yang akan dihabiskan untuk pembangunan sekitar Rp62 miliar.

"Nilainya untuk Amaron Perkasa itu Rp62 miliar, untuk 240 unit di Kampung Akuarium. Ini fungsinya akan jadi housing stock," tuturnya.

Baca Selanjutnya: Diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini