Terlambat Serahkan RAPBD, Pemprov DKI Ditegur Kemendagri

Rabu, 4 Desember 2019 10:13 Reporter : Fikri Faqih
Terlambat Serahkan RAPBD, Pemprov DKI Ditegur Kemendagri Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim surat peringatan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Surat Peringatan tersebut diberikan lantaran Pemprov DKI telat menyerahkan Raperda APBD 2020 untuk dievaluasi.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin mengatakan, belum ada sanksi yang akan diberikan kepada Pemprov DKI atas keterlambatan tersebut.

"Mengirim peringatan karena sudah lewat tanggal 30 November. Kami pastikan yang kami tegur itu betul-betul sudah terlambat menyetujui (dan mengirimkan) 30 November walaupun belum kena sanksi. Tapi secara administrasi, seharusnya itu sudah perlu kami ingatkan," katanya seperti dilansir dari Antara, Rabu (4/12).

Surat tersebut, dia mengungkapkan, semacam peringatan dengan teguran agar cepat diselesaikan jangan sampai tersendat hingga pengesahan APBD melampaui 31 Desember 2019.

1 dari 2 halaman

Diketahui, DKI Jakarta seharusnya menyetujui dan menyampaikan Raperda APBD 2020 ke Kemendagri pada 30 November 2019 untuk dievaluasi sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sudah menyampaikan target penyelesaian pembahasan RAPBD pada 11 Desember 2019 untuk dievaluasi oleh Kemendagri, namun Kemendagri belum secara resmi menentukan DKI terlambat.

"Saya belum bisa mengatakan yang sisanya terlambat karena peraturan perundang-undangan bilang tiga hari setelah persetujuan itu dikirim ke Kemendagri. Berarti kita berhitungnya kalau terlambat itu maksudnya andai kata menetapkan 30 November berarti tinggal hitung tiga hari kerja lagi ke depannya," ucap Syarifuddin.

2 dari 2 halaman

Surat tersebut, kata dia, akan dikirimkan surat kepada DKI dan daerah lainnya yang juga mengalami keterlambatan.

"Paling nggak minggu depan, kami sudah harus menyurat mengingatkan yang belum. Rencana kita, artinya kita sudah tahu betul yang akan terlambat," kata Syarifuddin.

Adapun sanksi administrasi tidak dibayarkannya gaji bagi DPRD atau Pemprov diberlakukan jika daerah tersebut tidak mengesahkan APBD paling telat 31 Desember 2019 setelah dievaluasi oleh Kemendagri.

"Kecuali sampai 1 Januari belum disetujui bersama (jadi APBD) itu bisa kena sanksi administrasi. Makanya sekarang kami tinggal tunggu," kata Syarifuddin. [fik]

Baca juga:
Anies Sebut Pendidikan Bukan Soal Rehab Sekolah tapi Kualitas
Sempat jadi Polemik, RAPBD DKI 2020 Sudah Diunggah ke Website Resmi Pemprov
Total RAPDB 2020 DKI Jakarta Rp87,95, Ini Target Pendapatan & Rincian Belanja
Dishub Pangkas Subsidi Rp 1,1 Triliun untuk TransJ, MRT, dan LRT di RAPBD DKI 2020
Draf KUA-PPAS DKI 2020, Tim Gubernur Anies Dapat Anggaran Rp18,9 M

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini