Jika Terapkan New Normal, Pemprov DKI Harus Buktikan Kasus Corona Bisa Terkendali

Kamis, 28 Mei 2020 14:22 Reporter : Fikri Faqih
Jika Terapkan New Normal, Pemprov DKI Harus Buktikan Kasus Corona Bisa Terkendali Pasien Corona. ©2020 Photo

Merdeka.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad mengatakan, cepat atau lambat pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pasti akan terjadi. Apalagi, sebagian besar kelompok masyarakat ekonomi menengah-bawah, memang harus bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup karena tekanan keuangan rumah tangga.

Untuk itu, dia meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk penerapan tatanan hidup baru atau new normal. Termasuk kepastian adanya penurunan jumlah penyebaran virus Corona di Ibu Kota.

"Harus sudah terbukti bahwa tingkat reproduksi kasus covid-19 sudah bisa dikendalikan oleh sistem layanan kesehatan yang tersedia saat ini. Setahu saya, saat ini tingkat R0 di Jakarta masih di atas 1 dan pertumbuhan kasus positif hariannya juga masih cukup tinggi. Apalagi menjelang lebaran kemarin, contact rate masyarakat sangat tinggi, yang memungkinkan adanya potensi peningkatan penyebaran kasus lagi," katanya kepada merdeka.com, Kamis (28/5).

Selain itu, Pemprov DKI harus memastikan kapasitas dan sistem layanan kesehatan di Jakarta mampu mengidentifikasi, mengisolasi, melakukan tes PCR, melacak kontak dan melakukan karantina secara memadai pada warga terduga covid-19.

"Sehingga, apabila didapati ada warga yang nantinya terinfeksi, dapat dipastikan ia memperoleh penanganan medis yang layak," ujarnya.

Idris menambahkan, Pemprov DKI harus memiliki skenario untuk penanganan dan antisipasi penyebaran pandemi terhadap kelompok rentan, seperti perempuan hamil, disabilitas, lanjut usia, serta warga di daerah pemukiman padat penduduk.

"Pemprov DKI harus menyiapkan sumberdaya yang cukup untuk pengawasan social distancing ketika pengurangan PSBB dilakukan, yakni dengan menempatkan minimal 20–25 petugas 'jaga jarak' di RW-RW," ungkapnya.

Terakhir, Idris mengatakan, Pemprov DKI harus sudah menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system) penyebaran covid-19 secara detail soal tingkat reproduksi kasus positif covid-19 sampai pada level RT/RW.

"Sehingga, apabila sewaktu-waktu tingkat penyebaran kasus meningkat kembali, maka pengetatan kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan dengan segera," tutupnya.

Baca Selanjutnya: Sementara itu Juru Bicara Pemerintah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini