Merdeka.com - Pemerintah menyatakan rencana pemerintah daerah DKI Jakarta untuk menerapkan plat nomor ganjil genap harus disertai pelayanan angkutan umum yang prima. Hal ini untuk menghindari penolakan masyarakat akan kebijakan ini.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan penambahan armada Transjakarta dan pembangunan mass rapid transit (MRT) harus dilaksanakan.

"Kalau MRT tidak ada, kalau kita melarang motor atau kendaraan ke daerah-daerah strategis, orang marah. Wong alternatif tidak ada. Tapi kalau disediakan busway yang bagus, MRT yang bagus, bolehlah kita bicara," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (10/12).

DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi acuan citra bangsa dari negara lain. Maka jika Jakarta dinilai buruk maka seluruh bangsa akan terkena imbasnya. "Kalau DKI macet total, Republik ini dinilai orang," katanya.