Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan e-budgeting pada anggaran tahun depan. Penerapan tersebut dilakukan untuk mengontrol anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti mengatakan pihaknya menggandeng pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan e-budgeting. Pihak ketiga tersebut merupakan konsultan asal Surabaya.

"Iya kita libatkan konsultan dari Surabaya," ujar Endang di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).

Endang beralasan penunjukan konsultan asal Surabaya tersebut dikarenakan Kota Surabaya telah dahulu menerapkan E-budgeting dalam penyusunan anggarannya.

"Jadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita juga terus menerus melakukan rapat-rapat untuk persiapan," kata dia.

Sebagai informasi, Pemprov DKI berencana menerapkan e-budgeting untuk mengontrol APBD DKI 2014 yang ditargetkan mencapai Rp 67 triliun. Terlebih pada APBD 2013 ini muncul anggaran siluman, di mana ada anggaran yang sudah dicoret oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, tiba-tiba muncul kembali. Salah satu anggaran yang muncul kembali itu, yakni anggaran proyek rehabilitasi sekolah yang membutuhkan biaya hingga mencapai kurang lebih Rp 8 miliar.

Diharapkan setelah diterapkan sistem e-budgeting dalam pengelolaan APBD DKI dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan anggaran. Sebab jika ada usulan program yang tidak mendapatkan persetujuan, maka akan dihapus dan dipastikan tidak akan muncul kembali di dalam APBD.

Selain penerapan e-budgeting, Pemprov DKI juga akan meminta sejumlah lembaga, di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW) ICW, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pengawasan penggunaan anggaran di wilayah Jakarta.