Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mempertanyakan temuan ruko di Pluit, yang kedapatan memakan badan jalan dan menutup saluran air. Padahal, kondisi itu sudah berlangsung lama.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, menilai temuan itu bukti lalainya pemda melakukan pengawasan.

"Sebenarnya keributan yang terjadi di Pluit dapat dikatakan akibat dari kelalaian eksekutif pemprov selama ini yang terkesan abai terhadap pelanggaran bangunan dan tata ruang," kata Adrian kepada Liputan6.com, Rabu (7/6).

Masih Banyak Bangunan Bermasalah di Jakarta

Dia meyakini apa yang terjadi di Pluit bukan satu-satunya bangunan yang tak terawasi pemprov. Dia meyakini banyak area lain yang melanggar ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan harusnya ditindak. Saatnya, Pemprov DKI Jakarta berbenah diri.

"Jakarta tidak bisa berbenah bila tidak dapat menegakkan disiplin, dan tata ruang yang buruk sebenarnya adalah cikal bakal masalah-masalah utama DKI seperti banjir, macet, dan sebagainya," katanya menegaskan.

Khusus masalah penyerobotan badan jalan di Pluit, Adrian menegaskan DPRD DKI Jakarta siap menjadi mediator antara warga, Ketua RT Riang Prasetya dan PT Jakpro selaku pemilik lahan.

"Kita ingin tahu luas sebenarnya area yang dialihkan kepemilikannya kepada warga. Apakah pada saat itu pelanggaran bangunan telah dilakukan lebih dulu oleh Jakpro sebelum penjualan?" katanya.