Merdeka.com - Implementasi tarif integrasi antar moda transportasi mencakup LRT, MRT, dan TransJakarta sebesar Rp10.000 tinggal menunggu Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tarif integrasi tiga moda transportasi di ibu kota itu sebelumnya disetujui Komisi B DPRD DKI Jakarta dalam rapat digelar Selasa (7/6).

Sekretaris Perusahaan PT Jaklingko Indonesia Ahmad Rizalmi menegaskan tarif integrasi LRT MRT dan Transjakarta dapat dinikmati semua warga. Penegasan ini sebagai respon atas persetujuan Komisi B terhadap program tarif integrasi sebesar Rp10.000.

Dia menjelaskan, untuk mengakses program ini, warga terlebih dahulu mendownload aplikasi Jaklingko atau memiliki kartu Jaklingko terbaru, dengan sistem integrasi yang telah dimutakhirkan.

"Kalau dia baru download aplikasi Jaklingko, dia akan diminta isi, form untuk account phase base ticketing, dia diminta isi email dan nomor handphone. Nanti, semua orang yang daftar nanti akan isi NIK, dari data itu akan kelihatan dia ini penerima atau enggak. Karena penerima subsidi itu kan direkam adalah KTP," kata Rizalmi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (9/6).

Di singgung perihal jumlah kartu yang akan diterbitkan Jaklingko pada program tarif integrasi ini, Rizalmi mengatakan, hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan.

Yang jelas, untuk saat ini, dia menuturkan seluruh halte telah terpasang infrastruktur yang menunjang tarif integrasi.

"Sudah, dan setiap halte itu kan ada kodenya supaya bisa merekam kartu tersebut sudah berapa kilometer perjalanannya," ujar dia.

Rekomendasi DPRD DKI

Diketahui, Komisi B telah menyetujui program tarif integrasi dan memberikan 4 poin rekomendasi terhadap program ini. Berikut rekomendasi yang disampaikan dalam rapat komisi pada Selasa (7/6);

Pertama, menyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transportasi antara BRT LRT dan MRT Jakarta, sepanjang tidak menambah beban APBD melalui PSO (public service obligation). Jika terjadi penambahan PSO akan diputuskan di Komisi B.

Kedua, tarif integrasi yang disetujui sebesar Rp10.000 dengan masa percobaan 6 bulan sejak ditetapkan dan akan dievaluasi setiap 6 bulan selama 1 tahun untuk mengetahui dampak implementasi paket dari integrasi terhadap nilai masyarakat menggunakan model transportasi massal.

Ketiga, jumlah warga masyarakat pengguna/penerima manfaat paket tarif integrasi wajib dilaporkan setiap 6 bulan sekali selama 1 tahun dengan pemisahan data masyarakat pemuda tarif integrasi ber-KTP DKI Jakarta dan ber-KTP non Jakarta

Keempat, memberikan fasilitas gratis tiket integrasi kepada 16 kelompok masyarakat pengguna BRT dan MRT Jakarta yang terdiri dari; PNS DKI, pensiunan DKI, pegawai kontrak DKI, penerima KJP, karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun , KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin, anggota TNI , pormis, veteran, penyandang disabilitas, lansia, marbot masjid, PAUD, jumantik, tim penggerak (PKK), dan koster gereja.

Sementara itu, pihak eksekutif yang berkaitan dengan program tarif integrasi ini, menjelaskan kepada merdeka.com bahwa saat ini masih dilakukan verifikasi data. Sebab, pada tarif integrasi, sistem pembayaran berbasis account base, berbasis NIK. Artinya, hanya warga DKI dengan kriteria tertentu yang dapat menikmati tarif integrasi sebesar Rp10.000 selama 3 jam.

Lagipula, eksekutif itu juga menyampaikan bahwa meski Komisi B telah setuju program tarif integrasi, akan ada rapat lanjutan dengan Komisi C terkait bujeting.

"Minggu depan bisa disampaikan soal berapa jumlah PSO-nya, karena sekarang masih dalam verifikasi karena ini kan berbasis NIK," ucapnya.

Saat rapat komisi, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo memastikan infrastruktur sudah terpasang di halte-halte moda yang menjadi cakupan integrasi. Sebab, sejak September 2021, imbuhnya, perusahaan yang terlibat dalam layanan tarif integrasi sudah melakukan pemutakhiran sistem di setiap halte.

"Ada beberapa contohnya, di gate MRT maupun di LRT ada tambahan readers sehingga dia bisa membaca kartu juga bisa membaca QR code aplikasi karena sekarang Ini disetujui tentu akan ada dua pola pembayaran," jelasnya.

Dalam pemaparan Dinas Perhubungan, tarif integrasi sebesar Rp10.000 merupakan tarif maksimal. Skema pemotongan tarif yaitu, saat penumpang tap in pada halte moda transportasi pertama akan dikenakan biaya boarding sebesar Rp2.500. Kemudian, tarif untuk per kilometer dikenakan biaya Rp250. Tarif integrasi berlaku selama 3 jam. Di atas dari 3 jam, penumpang akan membayar tarif normal.