Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sudah satu tahun lebih tidak memiliki pendamping memimpin ibu kota. Tepatnya, semenjak Sandiaga Uno memutuskan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan mencalonkan diri sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.

Selama tidak memiliki wakil, artinya Anies berhak mengelola sendiri tunjangan operasional atau Biaya Penunjang Operasional yang diberikan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000, kepala daerah berhak mendapatkan BPO sebesar-besarnya 0,12 hingga 0,15% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tiap tahunnya.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDHKLN), M Mawardi, menjelaskan pada tahun 2018 lalu saat Sandiaga masih menjabat, keduanya meminta besaran 0,13 persen dari PAD yang saat itu di angka Rp43,33 triliun. Dalam sebulan BPO yang didapat kisaran Rp4 miliar - Rp4,5 miliar.

"Operasional menyesuaikan PP 109 Tahun 2000," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (23/8).

Kini tanpa wagub, sambungnya, Anies hanya mengambil 0,10 persen dari besaran PAD 2019. Tercatat PAD yang disahkan tahun ini adalah Rp74,99 triliun. Artinya Anies hanya meminta Rp74,9 miliar. Untuk satu bulannya, kira-kira Anies mendapatkan Rp6,2 miliar per bulan.

"Tahun 2019 ini Pak Gubernur hanya mengambil 0,10 persen dari PAD," ujarnya.

Saat ini, Mawardi menerangkan, pihaknya bisa mengusulkan agar seluruh tunjangan itu digunakan untuk kegiatan Gubernur DKI Jakarta saja.

"Memang kita usulkan untuk kegiatan Pak Gubernur ya," terangnya.

Adapun Pasal 9, PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur, "Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah ayat F di atas Rp500 miliar paling rendah Rp1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen."

Tunjangan operasional itu digunakan tidak hanya untuk gubernur, melainkan wakil gubernur untuk operasional sehari-hari. Berdasarkan PP yang sama, biaya penunjang operasional itu dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meski berhak mendapatkan tunjangan 0,15 persen dari PAD, Mawardi menyebut semua tunjangan operasional itu disimpan di biro KDH KLN DKI Jakarta. Dana dapat dicairkan sesuai kegiatan Gubernur.

"Pengusulan pencairannya atau pembayarannya dilakukan per bulan," tutupnya.

Dalam informasi yang sudah diketahui, Anies tidak hanya mendapat tunjangan operasional dan jabatan, melainkan mendapatkan fasilitas lain. Berikut daftar gaji, dana operasional, dan fasilitas untuk pimpinan Jakarta:

Gubernur DKI

Gaji Pokok: Rp 3 juta/bulanTunjangan Jabatan: Rp 5,4 juta/bulan

Fasilitas Lain

Mobil Dinas : Toyota Land CruiserRumah Dinas : Taman Suropati No 7, Jakarta Pusat

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com