Tanpa Pergub, kebijakan penutupan Jalan Jatibaru lemah dan rawan digugat

Rabu, 14 Maret 2018 06:41 Reporter : Lia Harahap
Penataan PKL di Tanah Abang. ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Sudah beberapa bulan terakhir, pedagang kaki lima (PKL) diperbolehkan berdagang di badan jalan. Pemandangan itu bisa ditemukan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kebijakan ini menuai polemik. Sejumlah warga, sopir angkot hingga Ditlantas Mapolda Metro Jaya mengecam kebijakan tersebut. Banyak suara menyarankan jalanan kembali dibuka untuk umum. Namun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno bersikukuh mempertahankan kebijakan yang mereka buat.

Alasannya, penutupan itu sementara sambil menunggu persiapan penataan PKL di Tanah Abang. Kapan akan dibuka, belum bisa dipastikan.

Belakangan, karena kebijakan itu Anies dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya. Sejumlah pejabat DKI telah diperiksa. Salah satunya, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Okie Wibowo, mengungkap kebijakan penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, hanya berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub). Ingub nomor 17 tahun 2018 terkait penataan kawasan Tanah Abang diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2018 lalu. Ingub tersebut sebagai payung hukum dari penataan Tanah Abang.

Dalam Ingub tersebut tertulis, Anies telah menginstruksikan beberapa pejabat terkait. Mulai Wali Kota Jakarta Pusat, Dinas UMKM, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, Kasatpol PP dan Direktur Transjakarta.

Dalam Ingub itu hanya tertulis soal kawasan penataan Tanah Abang sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Dijelaskan pula, kebijakan itu akan dikoordinasikan ke Kepolisian, Menteri Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan. Dari tiga poin instruksi, sama sekali tak menyinggung penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai jika kebijakan hanya diberdasarkan pada Instruksi Gubernur (Ingub) tentu tak kuat.

"Karena Ingub itu sifatnya bukan keluar jadi itu untuk mengatur stafnya bisa pakai Ingub. Kalau untuk mengatur keluar tentu harus pakai Pergub (peraturan gubernur)," kata Agus saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (13/3).

Agus mengaku pernah mendiskusikan kebijakan itu dengan Waka Dishub DKI. Saat itu informasi yang dia dapat adalah kebijakan itu bagian dari penataan transportasi bukan penataan PKL.

"Kalau penataan transportasi dan sifatnya keluar, tentu lebih aman pakai pergub. Buatlah pergub yang menjelaskan kalau jalan itu dipakai sementara untuk pedagang kemudian keluarkanlah pedagang Blok G, lalu ditatalah. Kalau hanya Ingub ya tidak bisa. Tapi saran itu tidak dilakukan," jelasnya.

Dia menyayangkan jika Ingub tetap dipertahankan maka rawan sekali Pemprov DKI untuk digugat.

"Karena itu secara hukum salah, lemah dan rawan digugat. Lebih berhati-hatilah kalau buat aturan," sambungnya.

Terkait pernyataan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhanah, yang bersikukuh Pemprov DKI tidak melakukan pelanggaran khususnya Pasal 12 Undang-undang 38 tahun 2004 tentang jalan, Agus juga menilai tak tepat. Sebelumnya, Kabiro Hukum DKI menyebut dalam Pasal 12 yang dilaporkan, dia tak menilai DKI masuk dalam kriteria orang atau badan hukum yang diatur dalam pasal itu.

"Itu enggak tepat alasan itu, memang Pemprov itu apa kalau bukan lembaga," jelasnya.

Menanggapi persoalan ini, dia juga berharap kerja tim pembantu gubernur yang dibentuk memperlihatkan kerja mereka. Sehingga tidak ada kesalahan seperti ini. "TGUPP ini mana kerjanya," tantang Agus. [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini