Tak masalah APBD dirombak, Djarot akan minta pertanggungjawaban
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak masalah jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 diubah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan DPRD. Menurutnya, yang terpenting tidak mengubah subtansinya.
Walaupun begitu, Djarot menyakini, Sumarsono atau akrab disapa Soni tidak akan macam-macam melakukan perubahan jauh dari substansi pembangunan ibu kota.
"Enggak apa-apa. Makanya nanti secara substansial akan kita lihat. Enggak apa-apa. Saya yakin secara substansial tidak diubah. Saya yakin itu. Paling yang diubah yang kecil-kecil," katanya seusai mengikuti pengajian di Jalan Radio Dalam VII, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).
Mantan Wali Kota Blitar ini menduga, perubahan dalam APBD DKI 2017 karena adanya pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Walaupun begitu, dia menyerahkan masalah pembahasan itu kepada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) DKI.
"Kita kan punya tim anggaran eksekutif yang betul-betul sudah memahami substansi. Kan ada Pak Sekda, Bappeda, BPKAD dan semua SKPD. Jadi mereka memahami itu," terangnya.
Djarot percaya TAPD DKI yang akan mampu mempertahankan proporsi anggaran dalam APBD DKI. Sehingga setelah nanti dirinya bersama pasangannya Basuki Tjahaja Purnama kembali aktif, akan meminta laporan dan pertanggungjawaban dari mereka.
"Saya percaya dan kita lihat saja nanti ya. Tentunya kita akan bisa minta informasi dan pertanggungjawaban dari tim anggaran eksekutif," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaCagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaUsai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaNasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya
Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKini jadi Jenderal Bintang 4, Begini Detik-Detik Prabowo Subianto Dicopot dari Jabatannya Tahun 1998 'Tersenyum Legowo'
Momen Prabowo saat dicopot dari jabatannya di tubuh militer kembali jadi sorotan.
Baca Selengkapnya