Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka opsi masyarakat ekonomi kelas atas dipersilakan melakukan isolasi mandiri di hotel. Isolasi ini, tidak difasilitasi Pemprov DKI, melainkan pasien membayar sendiri.

"Jadi memang ada beberapa hotel yang memakai fasilitas pemerintah tapi ada juga beberapa hotel yang disiapkan bagi masyarakat yang mampu karena kita tahu warga DKI sangat heterogen," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti saat diskusi yang diadakan BNPB, Kamis (24/9).

Dia menuturkan isolasi berbayar di hotel masih dalam tahapan pembahasan teknis. Namun, dikatakannya, sudah ada beberapa hotel yang telah melaksanakan isolasi berbayar.

Widya mengharapkan, langkah ini selaras dengan upaya penyelamatan sektor kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Sebab menurutnya, langkah ini dipertimbangkan dengan adanya sejumlah kasus warga DKI positif Covid-19 dengan ekonomi kelas atas ingin melakukan isolasi mandiri di rumah, namun merasa khawatir akan menularkan ke anggota keluarga lainnya.

Lebih lanjut ia menegaskan langkah ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI.

"Ada juga hotel yang berbayar, kemampuan warga kan sangat heterogen untuk yang berbayar koordinasi dengan PHRI, dan sudah melakukan pembekalan ada info yang disiapkan sehingga (masyarakat) bisa memilih di mana," ujarnya.

"Ini bukan hanya masalah kesehatan, dan kami juga bekerja sama dengan Disparekraf."

Sebelumnya sebanyak 30 hotel di DKI mengonfirmasi siap menampung pasien Covid-19 untuk isolasi mandiri. Demikian diungkapkan Ketua PHRI Jakarta Krisnadi.

Ia mengatakan jumlah 30 hotel ini mengalami perubahan setelah per Jumat (18/9) lalu memang baru ada 27 hotel yang mengajukan minatnya sebagai hotel penampung pasien Covid-19 dengan status OTG.

"Jadi asalnya pada Jumat (18/9) ada 27 hotel yang berminat, namun dalam beberapa hari ini ada pengurangan tujuh hotel (pengunduran diri dengan berbagai alasan) dan juga penambahan 10 hotel yang berminat. Sehingga data per Minggu (20/9) ada 30 hotel yang konfirmasi," kata Krisnadi dalam pesan singkatnya di Jakarta, Senin (21/9) seperti dilansir Antara.

30 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 3.996 tersebut, kata Krisnadi, masih mungkin untuk berubah seiring dengan waktu dan juga verifikasi oleh tim Satgas Covid-19.

"Serta kebutuhannya yang erat kaitannya dengan penambahan pasien yang masuk ke Wisma Atlet Kemayoran, juga memperhatikan ketersediaan ranjang di rumah sakit - rumah sakit di Jakarta," ujar Krisndi.

Verifikasi sendiri, ujar Krisnadi, jadwalnya masih disusun oleh Satgas Covid-19 daerah yang nantinya akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 pusat.

Akan tetapi, terkait hotel mana saja yang mengonfirmasikan sudah siap, Krisnadi belum bisa mengatakannya.

"Yang jelas biayanya dari pusat," ucap Krisnadi.