Tahun depan, Kota Tua dijadikan zona ekonomi khusus
Merdeka.com - Kawasan Kota Tua akan dijadikan sebagai zona ekonomi khusus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini sebagai salah satu cara menjadikan kota tua sebagai ikon Jakarta.
"Kita akan jadikan kota tua sebagai zona ekonomi khusus," ujar Kepala Dinas Pariwisata Arie Budiman di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/4).
Saat ini, pihaknya tengah menunggu Keputusan Presiden (Keppres) sebagai tindak lanjut atas surat gubernur kepada presiden yang meminta izin untuk mengelola penataan Kota Tua. Konsepnya seperti apa, saat ini masih dipersiapkan.
"Sekarang kita sedang menyiapkan segala sesuatunya. Ekonomi khusus membutuhkan Keppres," ucap Arie.
Kawasan ekonomi ini nantinya akan mencontoh seperti di Kepulauan Seribu. "Kita punya fokus tepat di Fatahilah. Di zona kelapa. Sebab, cikal historisnya di situ," katanya.
Pengelolaan Kota Tua menjadi zona ekonomi khusus hanya bersifat sementara, sekitar 3 sampai 4 tahun ke depan. Untuk persiapannya butuh waktu 1-2 tahun ini dan anggaran saat masih dibahas.
"Ini kita berharapkan tahun ini, tapi paling tidak tahun depan," jelasnya.
Sembari menunggu Keppres, pihaknya akan membenahi infrastruktur yang sudah tak layak, seperti pendestrian, penataan lampu, diaktivasikan event-event dan perubahan traffic.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden akan berada di Kaltim hingga Jumat (1/3/2024) mendatang.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca SelengkapnyaSelain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov Kaltim sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaTujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaSebagai mandor, dia mengaku aktif melakukan rapat terkait berbagai dalam mengawal investasi maupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di IKN.
Baca Selengkapnya