Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Susah dapat dana APBD, alasan Ahok gandeng swasta bangun RPTRA

Susah dapat dana APBD, alasan Ahok gandeng swasta bangun RPTRA Ahok resmikan RPTRA Baung. ©2017 merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa sebagian besar pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan sistem Corporate Social Responsibility (CSR), yang artinya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Ahok mengungkapkan alasan ia memilih CSR karena pada saat ia mencetuskan ide untuk membangun RPTRA ia kesulitan mendapatkan dana dari APBD.

"Waktu saya mau mulai ide ini, susah dapet APBD-nya. Saya pikir-pikir gimana caranya supaya cepet dibangun, akhirnya saya deketin perusahaan-perusahaan," kata Ahok, saat meresmikan RPTRA Baung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Untuk RPTRA Baung sendiri, Pemprov DKI menggaet perusahaan Nestle. Perusahaan tersebut dipilih karena dinilai produknya sudah sangat dikenal oleh masyarakat.

Nantinya, untuk perusahaan yang menjadi mitra dalam pembangunan RPTRA bisa mengiklankan produknya secara suka-suka dan menjadikan RPTRA sebagai ajang promosi produk.

"Ini bisa digunakan nestle untuk sosialisasi, asal gratis, misalnya bagi-bagi produk sehari-hati ini, bisa bagi-bagi susu milo yang tiga bulan lagi mau expired," ujar Ahok.

Untuk diketahui, saat ini 184 lokasi RPTRA yang sudah diresmikan (123 melalui APBD, 1 kewajiban pengembang, 60 oleh CSR) sebarannya di Jakarta Pusat 29 lokasi, Jakarta Utara 42 lokasi, Jakarta Barat 36 lokasi, Jakarta Selatan 37 lokasi, Jakarta Timur 38 lokasi dan Kepulauan Seribu 2 lokasi.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Terima 149 Aduan Terkait THR, Paling Banyak dari Perusahaan di Jakarta Selatan

Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.

Baca Selengkapnya
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

Baca Selengkapnya
Polda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh

Polda Jateng Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Fredi Pratama, Barang Dimasukkan ke Kardus Muatan Teh

Praktik ini terungkap setelah polisi lebih dulu menerima informasi ada peredaran narkoba melintas di wilayah gerbang tol Sragen.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Buntut Tahanan Kabur, Kapolsek & Wakapolsek Tanah Abang Dimutasi

Buntut Tahanan Kabur, Kapolsek & Wakapolsek Tanah Abang Dimutasi

Ia dimutasi menjadi Kasubbagrenprogar Bagren Polres Metro Jakarta Pusat. Posisi yang ditinggalkannya itu diisi oleh AKP Acep Atmadja.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Temukan 13 Ribuan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Tangerang

Bawaslu Temukan 13 Ribuan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Tangerang

Pelanggaran terbanyak adalah pemasangan APK dengan cara dipaku di pohon

Baca Selengkapnya
8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya