Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sudah Ganti Cawagub, PKS Minta Jangan Ada Parpol Buat Pemilihan Wagub DKI Tak Kuorum

Sudah Ganti Cawagub, PKS Minta Jangan Ada Parpol Buat Pemilihan Wagub DKI Tak Kuorum Hidayat Nur Wahid. ©2017 Merdeka.com/Sania Mashabi

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta sudah mengantongi dua kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta. Pembahasan tata tertib pemilihan calon wagub segera dibahas.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan bahwa pihaknya akan mencatat partai mana di DPRD DKI yang memperlambat pemilihan wagub DKI Jakarta. Catatan itu nantinya akan menjadi rujukan untuk tidak berkoalisi di Pilpres 2024.

"Catat saja siapa yang membuat tidak kuorum. Nanti pemilu 2024 bisa jadi rujukan,” kata HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/1).

HNW menegaskan yang membuat lama pemilihan wagub DKI bukanlah PKS melainkan DPRD DKI yang tidak pernah kuorum pada saat paripurna wagub.

"Yang membuat lambat kan bukan PKS. Karena ketika kami merealisasikan apa yang diinginkan dengan mengajukan calon, kami sudah mengajukan calon 2. Ada fit n proper kami ikuti. Harusya berikutnya bola ada di tangan DPRD, mereka segera melakukan paripurna yang kuorum. Anda tahu dua kali paripurna itu tidak kuorum, itu yg bikin terlambat siapa? Nah sekarang jangan lagi juga gitu," jelasnya.

Dia berharap tidak ada anggota DPRD DKI kali ini tidak lagi bolos paripurna yang berujung tidak kuorum. Sebab, PKS sudah mengakomodasi permintaan dengan mengganti nama dan mengirim hanya satu nama cawagub.

"Sudah kita PKS pun sudah mengakomodasi untuk ya kita ganti supaya ini kemudian bisa jalan, kami pun akomodasi agar satu dari Gerindra satu PKS. Jangan lagi nanti gitu lagi. Sudah dipenuhi nanti mereka tidak kuorum lagi," ujarnya.

PKS, kata HNW, menginginkan adanya fit proper test cawagub secara terbuka bila perlu ditayangkan live TV. "Kita inginkan fit proper secara terbuka supaya ketauan siapa yang datang dan tidak datang. Siapa anggota DPRD yang bertanggung jawab dan karenanya hadir dalam fot proper dan lihat pertanyaannya berkualitas atau gak. Jangan-jangan pertanyaannya pun di bawah standar yang diharapkan. Tentu harapannya anggota DPRD melakukan fit proper secara profesional, tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
Wahyu Setiawan: KPK Bisa Menangkap Saya, tapi Kenapa Tak Bisa Tangkap Harun Masiku?

Wahyu Setiawan: KPK Bisa Menangkap Saya, tapi Kenapa Tak Bisa Tangkap Harun Masiku?

Wahyu Setiawan diketahui sudah bebas pada 6 Oktober 2023 dari Lapas Kedungpane, Semarang.

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Timnas AMIN ingin Bawaslu Tindaklanjuti Putusan DKPP Terhadap Ketua KPU

Pelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Mengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar

Mengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar

Sanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

Baca Selengkapnya