Sudah 2019, Mengapa Anies Baswedan Masih 'Jomblo' Pimpin Jakarta?

Merdeka.com - Sudah lima bulan lebih kursi wakil gubernur DKI Jakarta kosong. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih seorang diri dalam memimpin ibu kota. Tahun sudah berganti, memasukin awal tahun 2019 posisi wagub DKI masih kosong.

Kursi wagub DKI kosong setelah Sandiaga Uno memilih menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Sampai detik ini proses mencari pendamping Anies masih berlangsung. Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung Anies-Sandi belum menemukan kata sepakat siapa yang akan diajukan ke DPRD DKI Jakarta.

Untuk mencari dua nama yang akan diajukan ke DPRD DKI Jakarta, Gerindra dan PKS tengah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Wagub DKI Jakarta. Karena kursi wakil gubernur DKI adalah milik PKS, maka PKS mengajukan tiga nama kepada Partai Gerindra untuk mengikuti fit and proper test.

Ketiganya adalah Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Nantinya tiga nama itu akan dikerucutkan menjadi dua nama lewat uji kelayakan dan kepatutan. Baru nama-nama itu dibahas di DPRD DKI Jakarta.

"Nama kader PKS yang diajukan sebagai cawagub, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, Abdurrahman Suhaimi," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo dihubungi di Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Untuk proses uji kelayakan dan kepatutan, PKS dan Gerindra sama-sama sudah menyiapkan tim yang berisi profesional dan politisi. PKS mengajukan dua nama tim uji kelayakan dan kepatutan. Ada nama Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasodjo dan pengajar Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun.

Sedangkan tim dari Partai Gerindra mengajukan dua nama yakni Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra Syarif dan peneliti senior LIPI Siti Zuhro.

Ada Proses Penjaringan

Ketiga calon wakil gubernur DKI Jakarta yakni Ahmad Syaikhu, Agung Yulianto dan Abdurahman telah menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan pada 27 Januari 2018 di Hotel Aston, Jakarta Selatan. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, dalam rangkaian fit and proper test yang digelar tertutup tersebut ketiga cawagub ditanyakan mengenai rencana kerjasama Pemprov DKI Jakarta.

"Ditanyakan oleh para panelis kepada kandidat yang didalami adalah bagaimana rencana kerja sama dengan Pemda penyangga," kata Syakir, Minggu (27/1).

Tak hanya itu, dia menyebut tim panelis juga mempertanyakan lebih dalam mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta dan beberapa kerjasama lainnya. Syakir menyatakan ketiganya dapat menjawab dengan baik. "Terkait dengan DPRD, kemudian juga support untuk pencapaian visi-misi gubernur seperti apa, dan isu-isu Jakarta," ujarnya.

Usai fit and proper test, Syakir menyebut ketiga cawagub akan melaksanakan focus group discussion (FGD) atau konsultasi publik bersama beberapa tokoh ternama. "Tanggal 3 Februari akan FGD. Siapa yang diundang adalah para tokoh dalam akseptabilitas publik," katanya.

Safari ke Fraksi-Fraksi DPRD

Sementara itu, Cawagub DKI Agung Yulianto, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mulai bersilaturahmi dengan mengunjungi fraksi-fraksi di DPRD DKI. Ketiganya berkunjung ke Fraksi Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 22 Januari 2018. Kemudian keesokan harinya, Rabu, 23 Januari ketiga cawagub tersebut mengunjungi Fraksi PDI Perjuangan.

"Ini baru dikenalin (cawagub). Pak Suhaimi kan kita berteman setiap hari bertemu, sifatnya silaturahim," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI.

Kemudian Selasa, 29 Januari 2019 ketiga cawagub tersebut mengunjungi Fraksi Golkar. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Asraf Ali menyebut dengan bersilahturahmi dapat terjalin komunikasi dengan para anggota dewan.

Sementara Anies Baswedan berharap siapapun yang menjadi wakilnya tidak boleh membawa visi dan misi. Karena, dia menjelaskan, dirinya bersama Sandiaga telah mencantumkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun saat masa kampanye.

"Ketika bertugas, tidak bawa agenda sendiri, tapi mengikuti agenda yang sudah ditetapkan oleh gubernur yang ada di RPJMD," tegas Anies Baswedan.