Merdeka.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan idaman pekerjaan di tanah air. Pekerjaan ini juga disebut sebagai pekerjaan idaman bagi para calon mertua. Apalagi kalau bekerja sebagai PNS di ibu kota negara, Jakarta. Tentu lebih bergengsi dibandingkan menjadi PNS di daerah lain.

Namun faktanya, DKI Jakarta sendiri justru kekurangan pegawai. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan sampai tahun 2018 menurut data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) total kekurangan PNS mencapai 42.000.

Dari 42.000 total kekurangan PNS yang mendominasi merupakan di sektor pendidikan. Syarif mengungkapkan saat ini DKI kekurangan tenaga pengajar atau guru mencapai 32.000 guru. Jumlah ini merupakan kalkulasi sejak tahun 2011 hingga tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika memutar otak agar Pemprov DKI tidak kekurangan PNS. Sebab, Pemprov tidak dapat merekrut tambahan PNS karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum mencabut moratorium penerimaan CPNS. Maka dari itu, Pemprov DKI menyiapkan strategi darurat.

"Saya ingin menyampaikan dicabut atau tidak dicabut moratorium, DKI akan tetap berjalan pemerintahannya, dengan strategi darurat, yang juga sudah dibicarakan dengan Menpan RB," kata Agus saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/9).

Agus menjelaskan strategi darurat tersebut, yaitu Pemprov akan melakukan rekrutmen non PNS. Sehingga moratorium itu dicabut atau tidak yang jelas DKI akan bisa menyelesaikan masalah kekurangan kepegawaian.

"Tadi saya sudah berkomunikasi dengan pak Gubernur juga silakan dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu APBD tidak lebih 30 persen dari belanja pegawai. Jadi kalau mau ditulis DKI moratorium dicabut atau tidak dicabut tetap bisa melayani warganya," ujarnya.

Strategi darurat ini akan berbentuk Peraturan Gubernur. Agus mengatakan saat ini aturan tersebut pihaknya masih menyusun dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. "Ini lagi kita susun, kita berharap sebelum periode pak Djarot ini sudah selesai," ujarnya.

Terkait sistem gajinya, Agus menjelaskan menggunakan anggaran Pemprov dari belanja non pegawai atau belanja langsung. "Standar kita ada indeks nanti, yang didasarkan pada UMP, minimal sebesar UMP. APBD tapi belanja non pegawai. Dari belanja langsung," jelasnya.

Dari 42.000 total kekurangan PNS yang mendominasi merupakan di sektor pendidikan. Saat ini, ibu kota negara kekurangan tenaga pengajar atau guru mencapai 32.000 guru.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menjelaskan Pemprov DKI kekurangan PNS disebabkan karena 'ledakan' PNS yang memasuki masa pensiun.