Merdeka.com - Banjir menjadi PR besar setiap gubernur yang memimpin Provinsi DKI Jakarta. Itu sebabnya, setiap memimpin menawarkan ragam strategi mengatasi banjir ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pun demikian. Sejumlah program dia gagas untuk mengurangi dampak akibat banjir Jakarta. Anies juga membuat target maksimal banjir bisa dikeringkan dalam waktu 6 jam.

"Kita menetapkan target, bila hujannya di atas 100 mm per hari maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam," ucap Anies, Selasa (2/11).

Bahkan Anies optimis. Ketika curah hujan di bawah 100 mm, Jakarta harusnya tidak ada genangan. Jika terjadi, menurut dia, berarti ada kesalahan pada manajemen.

Gagasan itu bukan pertama kali disampaikan Anies. Pada 2020 lalu, konsep itu sudah digaungkan ketika menghadapi musim penghujan di Jakarta.

Ide banjir surut 6 jam ala Anies disorot sejumlah kalangan. Ahli Hidrologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), M Pramono Hadi, mengatakan mengatasi banjir tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi, menjanjikan target waktu tertentu air akan surut. Sebab hujan bersifat probabilistik. Bisa jadi tahun ini tidak turun hujan, bergeser mundur.

Menurutnya, ada hal mendasar yang harus dipahami Pemprov DKI sebelum bicara penanganan banjir. Yakni, posisi Jakarta berada di daratan rendah.

"Target angka itu tidak mudah. Kalau hanya mengkonter natural hujannya saja nggak ketemu pasti. Apalagi Jakarta memang ditakdirkan Jakarta sebagai kota kota low land," katanya saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (4/11).

Dosen Fakultas Geografi menegaskan. DKI harus melakukan langkah ekstrem mengatasi banjir Jakarta. Salah satu caranya, dengan menyediakan kolam-kolam retensi untuk menampung air. Kolam itu secara rutin dikuras agar tersedia volume menampung curah hujan.

"Apapun namanya hujan itu mengalir bukan stagnant. Mengalirnya ke kolam-kolam retensi yang sudah disediakan. Nah saya tidak melihat itu dilakukan. Yang dilakukan adalah membuat resapan," katanya.

Menurut Hadi, sumur resapan kurang tepat untuk mengatasi banjir. Apalagi, karakteristik tanah di Jakarta berupa tanah liat yang membuat air tidak bisa meresap maksimal ke dalam tanah. Kontur tersebut hampir sama di semua wilayah Jakarta.

"Sehingga sebenarnya yang dibangun itu jangan resapan, tetapi storage. Volume-volume kantong-kantong yang bisa menyimpan sementara air supaya run offnya tidak menunjuk ke sungai dan tidak menimbulkan banjir," katanya.

Soal ukurannya idealnya, sambung Hadi, bergantung pada daerah masing-masing. Pemprov bisa menghitung intensitas hujan ketika terjadi banjir lokal. Dari situ, akan diketahui kira-kira berapa luasan kolam retensi yang dibutuhkan di daerah tersebut.

"Jadi tidak bisa sama sekian-sekian. Inilah yang harus dikenali batasnya sistem ini kemudian dibuang ke mana, baru dihitung," jelas Hadi.

Dia juga menyorot ide Pemprov DKI membuat drainase vertikal untuk mencegah genangan saat hujan. Dia mempertanyakan, ke mana air yang masuk ke drainase itu dialirkan. Artinya, konsep tersebut jika tidak bisa diandalkan sepenuhnya sebagai tampungan agar air tidak lari ke mana-mana.

"Oleh karena itu, angka 6 jam itu menjadi sangat nggak bisa diprediksi," katanya.

Selain membuat kolam retensi, hal penting dilakukan adalah terus mengedukasi masyarakat di daerah rawan banjir. Harapannya meminimalisir risiko saat banjir terjadi.

Fokus Normalisasi Sungai

Konsep banjir surut 6 jam ala Anies juga dinilai tidak realistis. Cara itu tak bisa diandalkan ketika Jakarta sudah memasuki puncak musim penghujan.

"Mau dibuang ke mana?" kata pakar tata kota, Nirwono Yoga, saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (4/11).

Nirwono mengatakan. Kunci menyelesaikan banjir Ibu Kota dengan memperbaiki masalah di akarnya. Sekalipun Pemprov DKI telah melakukan kegiatan gerebek lumpur, waduk dan situ. Kegiatan tersebut bukanlah langkah utama penanggulangan banjir.

"Toh masyarakat juga sebenarnya tidak mengharapkan harus 6 jam, yang penting kan banjir itu ditangani," ucap Nirwono.

Dia mengkritik program pembuatan drainase vertikal yang digagas Pemprov DKI. Nirwono tergelitik ketika Pemprov DKI menyampaikan kapasitas drainase vertikal sebatas 100-200 mm per hari. Artinya, ketika volume hujan lebih dari itu, tentulah fungsi drainase vertikal menjadi tidak maksimal.

Sebenarnya, katanya, Anies lebih baik fokus pada program normalisasi sungai. Di luar dari perdebatan diksi naturalisasi ataupun normalisasi sungai, pelebaran sungai sudah menjadi sebuah keharusan bagi Pemprov DKI dalam menangani akar masalah banjir.

Menurutnya, memperlebar sungai sisi kiri dan kanannya, kemudian mengeruk sungai yang telah dangkal merupakan langkah prioritas dan dinilai efektif menekan volume banjir di Jakarta.

"Kalau kita lihat sebagian sungai kita yang meluap itu karena kapasitasnya sudah tidak cukup, sudah dangkal solusinya mudah, diperluas diperdalam," tegasnya.

Pesan di Balik Konsep 6 Jam Banjir Surut

Sekretaris Dinas SDA, Dudi Gardesi, menjelaskan sebenarnya ada pesan di balik konsep banjir Jakarta surut dalam 6 jam yang disampaikan Anies. Yakni, percepatan pengeringan.

Dalam praktiknya, sistem 6 jam ini mulai berlaku ketikan permukaan sungai tidak lagi luber ke daratan. Ketika tidak meluber, artinya air pompa bisa dibuang ke sungai. Sebaliknya, jika permukaan air di sungai masih melimpas ke daratan, konsep enam jam belum terhitung.

"Ini cuma reaksi cepat saja, intinya Pak Gubernur itu dalam artian kita harus bereaksi cepat supaya dampak akibat bencana ini banjir cepat selesai," kata Dudi.

Dudi juga tidak mengetahui apa kiranya pertimbangan Anies menargetkan batas maksimal banjir surut enam jam. Tetapi pada intinya, bagaimana lintasan air tidak masuk ke permukiman warga saat curah hujan meningkat.

"Jadi kalaupun misalnya airnya tetap tinggi tapi tidak ada limpas tanggul yang ada, itu sudah bisa kita kerjakan (keringkan)," jelas Dudi.

Dudi mengakui. Pengerukan lumpur, pembangunan drainase vertikal bukanlah upaya penanggulangan banjir untuk jangka panjang. Sebab menurutnya, kunci utama mengurangi dampak banjir Jakarta adalah menormalisasi sungai di sekitarnya.

"Solusi permanen yaitu pelebaran kali dan itu harus ada pembebasan, sementara ini yang kita tangani," katanya.

DPRD Janji Dukung Anggaran Banjir

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengamini penanggulangan banjir bukan hanya tanggung jawab Anies dan eksekutif. Ada peran DPRD, katanya, dalam memantau kinerja eksekutif.

Oleh sebab itu, kata Pras, DPRD akan meningkatkan fokus penganggaran yang diajukan eksekutif dalam penanganan banjir.

"Banyak sekali ya alat-alat buat ngeruk-ngeruk tanah itu. Sebetulnya pendalaman itu kan bisa, sekarang dangkal sekali, ya kita sebagai pemerintah daerah ya, saya juga bertanggungjawab," ucap Pras.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, juga sepakat pemprov harus mengoptimalkan normalisasi sungai sebagai langkah utama penanggulangan banjir.

"Seharusnya, Pemprov sudah harus lebih maksimal mengadakan normalisasi agar sungai dapat menampung air hujan lokal," ucap August, Selasa (2/11).

August berharap kerja serius pemprov DKI mengatasi banjir Jakarta. Lewat program berkesinambungan, bukan hanya ketika musim penghujan tiba.

"PSI minta di musim hujan ini Pemprov sudah harus serius normalisasi dan siagakan pompa serta pintu air," tutup August.

Baca juga:
DPRD DKI Minta Dinas SDA Fokus Penanganan Banjir di KUA-PPAS APBD 2022
Penjelasan Pemprov DKI Drainase Vertikal Tak Diperbesar saat Curah Hujan Tinggi
Wagub DKI: Alhamdulillah Kelihatan Dampak Gerebek Lumpur
DPRD DKI Minta Daerah Penyangga Buat Embung: Jangan Airnya Semua Mengalir ke Jakarta
Ketua DPRD Sebut Kampung Pulo Mau Tak Mau Harus Dinormalisasi
Dua Unit Pompa Air Bersiaga di Rawajati Antisipasi Banjir