Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini merespons kabar lokasi formula E di Jakarta akan ditentukan Presiden Jokowi. Faldo menegaskan, semua hal terkait formula E adalah tanggung jawab pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Menanggapi pemberitaan bahwa venue, pemilihan jalur racing dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara," kata Faldo, Kamis (25/11).

Faldo menegaskan, bahwa sejak awal, inisiatif, skenario pembiayaan dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain Pemprov DKI. Oleh karena itu, semua terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

"Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait," ujarnya.

Faldo lalu mengungkap bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta untuk bertemu Presiden Jokowi terkait formula E ini. Tetapi, lebih baik Pemprov DKI menyelesaikan masalah ini sendiri.

"Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden, dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun, sebaiknya pemprov DKI dan panitia penyelenggaran memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi," ungkapnya.

Faldo menyebut, bahwa venue, jalur, termasuk tata kelola formula E harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan.

"Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara. Superbike Mandalika kemaren juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi, kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara," pungkasnya.