Merdeka.com - Pembangunan Stadion BMW yang berlokasi di Kelurahan Papanggung Tanjung Priok Jakarta Utara dianggarkan dana sebesar Rp 1,05 triliun. Untuk tahap awal, stadion yang akan menggantikan Stadion lebak Bulus ini dianggarkan Rp 100 miliar.

"BMW kita sudah anggarkan Rp 100 miliar pertama untuk struktur. Pak Gubernur sudah ingin jadikan. Tahun depan mulai bangun. Jadi kita punya standar internasional lah," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Senin (3/12).

Mantan bupati Belitung Timur ini mengatakan, desain stadion bertaraf internasional sebenarnya sudah rampung sejak tahun 2010. Dengan adanya stadion, Ahok berharap warga Jakarta lebih giat berolahraga daripada tawuran.

"Tawuran itu pasti berkurang kalau olahraga terus," katanya.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Olahraga Ratiyono menyatakan kesanggupannya membangun stadion berkapasitas 50 ribu penonton ini.

"Malah pak wagub bilang kalau bisa menyelesaikan prestasi luar biasa untuk dinas olahraga," kata dia.

Pembangunan stadion ini akan dilakukan bertahap. Tahap pertama menghabiskan dana Rp 100 miliar. Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan mekanikel dan elektrikel.

"Dan diharapkan tahun 2015 akhir selesai. Kemudian tahun 2016 di launching oleh pak gubernur. Dan bisa bersepakbola di stadion milik Pemda DKI Jakarta dengan kapasitas 50 ribu penonton. Jadi adiknya Senayan, kalau Senayan bisa menampung 75 ribu, kita bisa 50 ribu," jelasnya.

Di bagian luar stadion juga akan ditanam banyak pohon seperti hutan kota. Ratiyono mengaku konsep stadion berasal dari dirinya. Di mana dalam arsitektur terdapat sentuhan sorban hasil sayembara pada tahun 2010.

"Ya sentuhan arsitekturnya seperti sorban. Kalau orang betawi kan sorban, jadi harus ada sorbannya,"katanya.

Luas stadion ini mencapai 150 ribu meter persegi. Saat pembebasan lahan dulu, harga per meter Rp 5,9 juta.

Sedangkan, sertifikat tanah yang bermasalah sampai sekarang masih diurus oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sebab, BPKD mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan sertifikat.

Proyek ini sempat jadi masalah. Sebab dulunya lahan adalah tanah warga. Saat penandatangan berita acara jual beli diserahterimakan, pihak Pemprov tidak segera memproses. Sehingga hal ini terkait dengan Fasilitas Sosial Fasilitas Umum.

"Setelah berita acara serah terima tidak segera diproses," tandasnya.