Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Pimpinan DPRD DKI, PDIP Masih Tunggu Keputusan DPP

Soal Pimpinan DPRD DKI, PDIP Masih Tunggu Keputusan DPP Gedung DPRD DKI . ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - PDIP masih belum menyerahkan nama calon pimpinan DPRD DKI Jakarta ke pimpinan sementara. Sejauh ini ada tiga calon yang diusulkan PDIP yaitu Gembong Warsono, Prasetyo Edi Marsudi dan Ida Mahmudah.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Pantas Nainggolan mengatakan, sejauh ini tak ada masalah di internal partainya terkait usulan nama pimpinan ini. Para kader PDIP yang duduk di DPRD DKI siap menerima siapapun yang ditunjuk DPP PDIP.

"Pasti pada waktunya (diserahkan). Kita bisa dibilang enggak pernah terlambat sih. Pasti pada waktu yang tepat sudah dikeluarkan. Enggak ada kendala, enggak ada masalah. Dari Demokrat juga belum," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Dia menjelaskan, usulan nama masih tiga orang tersebut dan belum ada perubahan. Pantas menegaskan, semua kader juga telah sepakat mengikuti apapun keputusan DPP.

"Mekanisme sudah menjadi kesepakatan siapapun yang diputus DPP ya itu hukumnya wajib kita mengikuti," ujarnya.

Jika dirinya yang ditunjuk, Pantas mengatakan siap. "Namanya instruksi partai, namanya kader harus ikut (keputusan partai)," ujarnya.

Menurutnya tak ada batas waktu kapan nama pimpinan diserahkan. Namun bisa bersamaan dengan rampungnya pembahasan tata tertib DPRD dan AKD.

"Enggak ada batas waktu tapi kita yakin enggak akan terlambat," ujarnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024

Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024

Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran

PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

PPP dan NasDem Kompak Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna

NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya