Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta pihak sekolah tidak memberi sanksi pemecatan terhadap murid yang kedapatan ikut berdemo pada 13 Oktober kemarin. Seperti diketahui mayoritas pendemo yang diamankan pada demo 13 Oktober lalu berstatus pelajar.

Sebaiknya, kata Anies, yang dilakukan adalah pembinaan. Mengeluarkan murid dari sekolah justru tidak membangun karakternya karena tidak akan ada yang memberikan pembinaan.

"Kalau bermasalah justru harus dapat banyak perhatian dari sekolah. Kalau dia dikeluarkan maka tidak ada yang membina," kata Anies, usai menghadiri acara book fair internasional yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta, Rabu (13/10) malam.

Anies menegaskan, perlu ada perlakuan berbeda terhadap pelajar yang berusia anak-anak dan orang dewasa ketika mereka melakukan hal keliru.

"Dan kalau ada anak-anak yang di dalam usianya melakukan tindakan yang keliru ya dia harus diberi didikan lebih banyak. Berbeda dari orang dewasa, kalau orang dewasa itu melakukan langkah yang salah dia silakan dihukum," kata dia.

"Saya selalu sampaikan sudah tidak zaman lagi kalau anak yang bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah," tegas Anies.

Anies mencontohkan, jika pelajar ikut aksi demonstrasi karena pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja maka pihak sekolah dan instansi terkait harus mengajak mereka berdiskusi soal substansi yang tengah dipermasalahkan.

Dengan cara seperti itu, Anies yakin para pelajar justru terangsang untuk lebih kritis dan paham substansi atas segala tindakan yang akan dilakukan.

"Anak-anak justru dirangsang. Kalau ada anak yang peduli soal bangsanya bagus dong, kalau tidak peduli bangsanya yang repot. Sekarang diarahkan dengan tugas yang mendidik. Jadi kira-kira mindsetnya begitu," jelasnya.

"Kalau ada anak yang mau peduli bangsanya kita suka. Kalau ada langkah yang dikerjakannya salah, ya dikoreksi."

Ancaman KJP Dicabut

Sementara itu, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang terlibat rusuh saat demo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan hal itu merupakan sanksi tegas untuk memberikan efek jera.

"Nantinya akan kami koordinasikan. Karena kalau kita lihat di lapangan mereka seperti garang sekali. Melempar petugas, merusak fasilitas umum, seperti tidak ada takutnya," ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Rabu (14/10).

Dari hasil pemeriksaan, hampir semua orangtua tidak mengetahui anaknya mengikuti kegiatan unjuk rasa.

"Kami sudah sampaikan orangtuanya harus datang, biar tahu, biar sama-sama kita mengawasi anak-anak kita ini. Setiap kali ditanya orangtuanya rata-rata mengatakan tidak tahu anaknya melakukan seperti ini," ujar dia.

Yusri menerangkan, meminta orangtua untuk meningkat pengawasan. Menurut dia, orangtua dan Dinas Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter anak.